Dari perspektif ekonomi, jika sumber daya kelautan dan perikanan kita kelola dengan baik dapat menyumbang lebih dari 6-7 persen dari PDB dan 4 juta orang akan mendapatkan manfaat pekerjaan dan menyumbang 50 persen asupan protein laut untuk ketahanan
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meresmikan command center di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diharapkan dapat mencegah potensi pelanggaran penangkapan ikan secara real-time.

"Soft launching Command Center hari ini juga menambah semarak puncak peringatan Hari Maritim Nasional yang ke-58," kata Luhut di Jakarta, Rabu.

Command Center KKP menggunakan perangkat Integrated Maritime Intelligent Platform dan berbasis pengawasan satelit yang bertujuan untuk menjaga dan mendeteksi aktivitas kapal ikan dan data-data spasial tematik.

Luhut menjelaskan Indonesia diberkahi dengan memiliki laut seluas 6,4 juta km persegi dan berada pada posisi geostrategis yang sangat menguntungkan. Namun, kekayaan tersebut perlu diimbangi dengan pengetahuan untuk mengelolanya dengan baik.

"Dari perspektif ekonomi, jika sumber daya kelautan dan perikanan kita kelola dengan baik dapat menyumbang lebih dari 6-7 persen dari PDB dan 4 juta orang akan mendapatkan manfaat pekerjaan dan menyumbang 50 persen asupan protein laut untuk ketahanan pangan," jelasnya.

Oleh karena itu, penangkapan ikan berlebihan, IUU (Illegal, Unreported and Unregulated) Fishing, serta pencemaran laut perlu menjadi perhatian bersama.

Hal-hal tersebut tidak hanya mengancam sumber daya dan ekosistem laut, tapi juga mengancam ketahanan pangan, dan ekonomi negara dan pendapatan masyarakat yang berada dalam lingkungan usaha kelautan dan perikanan.

Secara ekonomi, aktivitas ilegal tersebut juga menurunkan tingkat kepercayaan pasar perikanan global dan minat investasi kelautan perikanan. Selain itu, akan berpengaruh pula bagi pencapaian ekonomi biru dan target pemerintah dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs).

Luhut juga menyambut rencana KKP terkait kebijakan penangkapan ikan terukur. Ia berharap regulasi tersebut dan turunannya secara simultan dapat meningkatkan produktivitas perikanan nasional, melindungi investasi nasional, kesejahteraan nelayan, dan mempercepat target Indonesia menjadi pemain perikanan global, dan harus masuk dalam lima besar negara ekspor dunia.

Tidak lupa, Luhut juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perikanan terukur dan kualitas Marine Protected Areas Indonesia, salah satunya dengan dukungan pembiayaan inovatif seperti Blue Halo S.

"Saya mengajak kita semua untuk terus semangat bekerja dan berjuang untuk laut Indonesia, mengoptimalkan kemampuan, membangun kerja sama dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga, karena hanya kerja sama bersama semua akan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat," kata Luhut.

Baca juga: IOJI temukan 42 kapal ikan asing Vietnam di perairan Indonesia
Baca juga: KKP tangkap empat kapal ikan ilegal di Selat Malaka-Perairan Ternate
Baca juga: Menko Marves: Dunia melihat Indonesia sebagai superpower mini

 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2022