Mamuju (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Barat mengajak generasi muda untuk ikut berpartisipasi mengawasi pemilu 2024 agar berlansung sehat dan demokratis.

"Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dengan melibatkan generasi muda dari berbagai organisasi kepemudaan," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Barat, Fitrinela Patonangi, di Mamuju, Rabu.

Baca juga: Badan Pengawas Pemilu Agam sosialisasikan pengawasan Pemilu

Ia mengatakan, sosialisasi pemilu 2024 di kalangan generasi muda agar mereka memahami pengawasan pemilu dan mereka dapat berpartisipasi dalam mengawasi pemilu 2024 agar berlangsung sukses.

"Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen memaksimalkan fungsi pencegahan pelanggaran menghadapi Pemilu 2024, sehingga berupaya agar generasi muda dapat mengambil peran membantu mengawasi setiap pelaksanaan tahapan pemilu," katanya.

Baca juga: Rendahnya keterwakilan perempuan di Bawaslu kemunduran demokrasi

Menurut dia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) populasi pemuda Indonesia sebanyak 64,92 juta pada 2021 atau setara dengan 23,90 persen total populasi penduduk Indonesia.

Sehingga lanjutnya, secara kuantitas peran generasi muda dalam membantu melakukan pengawasan pemilu, sangat penting untuk menciptakan pemilu yang jujur dan berkualitas.

"Generasi muda dalam proses Pemilu sangat dibutuhkan, termasuk soal pengawasan ataupun pemantauan pesta demokrasi, dan perannya dalam pengawasan pemilu diharapkan demi suksesnya pemilu serentak tahun 2024," katanya.

Baca juga: Abhan ingatkan Bawaslu potensi peningkatan pelanggaran kampanye

Ia mengatakan, harapan besar dalam mendorong partisipasi masyarakat, tentu hal ini bertujuan menciptakan Pemilu yang berkualitas serta dijalankan secara luber dan jurdil,” katanya.

Menurut dia, pengawasan potensi kerawanan pemilu di Sulawesi Barat juga membutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan, agar dapat berjalan dengan lancar. "Potensi pelanggaran yang dapat terjadi pada penyelenggaraan Pemilu di Sulawesi Barat yakni, persoalan netralitas ASN dan politik uang," katanya.

Baca juga: Abhan: Penyelenggara harus miliki pemahaman kepemiluan yang sama

Pewarta: M.Faisal Hanapi
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2022