"Saya senang alhamdulillah dari target 1 juta akhir tahun, produk-produk UMKM dan koperasi yang masuk ke e-katalog sudah mencapai di atas 1 juta, yang sebelumnya baru 50 ribu, melompat," kata Presiden dalam Pengarahan Kepada Seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda, dan Kajati di Jakarta Convention Center, Kamis.
Dalam kesempatan lebih awal, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhur Binsar Pandjaitan memaparkan bahwa per 27 September 2022 terdapat 1.204.487 PDN yang telah masuk ke dalam e-katalog LKPP.
Dalam data yang ditampilkan oleh Presiden, untuk 10 K/L dengan anggaran terbesar Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memiliki tingkat serapan PDN tertinggi yakni 72,7 persen, diikuti Polri dengan 70 persen, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 69,2 persen, Kementerian Perhubungan 61,3 persen, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 57,2 persen.
Kemudian Kementerian Pertanian 48,9 persen, Kementerian Keuangan 48 persen, Kementerian Kesehatan 32,4 persen, Kementerian Pertahanan 26,2 persen, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika jadi yang terendah dalam tingkat serapan PDN yakni hanya 7 persen.
Sedangkan untuk BUMN dengan tingkat serapan PDN terendah berdasarkan data yang ditampilkan Presiden adalah Perum Perhutani sebesar 4 persen, Kawasan Industri Makassar 6 persen, Reasuransi Indonesia Utama 13 persen, Perum Jasa Tirta I 13 persen, Balai Pustaka 18 persen, BNI 19 persen, Garuda Indonesia 22 persen, BTN 22 persen, Bahana Pembiayaan Utama Indonesia 23 persen, dan Waskita Karya 35 persen.
"Tolong dilihat, mungkin yang 0 ini belum terserap produk dalam negeri dan mungkin juga belum ada laporan, sehingga tolong segera dilaporkan. BUMN juga ada, ada semua angka-angkanya sekarang. Kelihatan gunakan produk dalam negeri," kata Presiden.
Secara keseluruhan dalam laporan yang sebelumnya disampaikan Menko Marinves dipaparkan bahwa dari total komitmen belanja PDN oleh K/L dan pemda sebesar Rp937,2 triliun hingga 27 September 2022 telah terealisasi sebesar 49,9 persen atau senilai Rp468,92triliun.
Baca juga: Mendagri ajak pemda-pengusaha percepat penggunaan produk dalam negeri
Baca juga: LKPP: Kewajiban belanja PDN pacu daya saing industri nasional
Baca juga: Mendagri ajak pemda-pengusaha percepat penggunaan produk dalam negeri
Baca juga: LKPP: Kewajiban belanja PDN pacu daya saing industri nasional
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022