Atas laporan pemeriksaan tersebut, capaian opini WTP pada LKKL tahun 2021, telah mencapai 95 persen, atau telah melampaui target 92 persen yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024.Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menyampaikan bahwa pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah melampaui target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
Saat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 di depan anggota DPR RI dalam Sidang Paripurna di Jakarta, Selasa, dia memaparkan opini WTP pada LKKL Tahun 2021 mencapai 95 persen, atau melampaui target sebesar 92 persen yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024.
Tercatat dari 85 kementerian/ lembaga (K/L), sebanyak 81 LKKL mendapatkan opini WTP, dan empat LKKL mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Atas laporan pemeriksaan tersebut, capaian opini WTP pada LKKL tahun 2021, telah mencapai 95 persen, atau telah melampaui target 92 persen yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024,”kata Isma Yatun.
Baca juga: BPK ungkap 9.158 temuan senilai Rp18,37 triliun pada semester I-2022
Selain itu, Isma Yatun menyampaikan capaian opini WTP pada LKPD juga telah melampaui target RPJMN Tahun 2020-2024.
Dia memaparkan, dari 34 provinsi, seluruhnya atau 100 persen mendapatkan opini WTP, lalu dari 414 kabupaten, sebanyak 377 kabupaten atau 91 persen mendapatkan opini WTP, dan dari 93 kota, sebanyak 89 atau 96 persen mendapatkan opini WTP.
Dengan itu, dari 541 pemda yang diperiksa, sebanyak 500 pemda atau 92,4 persen memperoleh opini WTP, 38 pemda atau 7 persen memperoleh opini WDP, dan 3 pemda atau 0,6 persen memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).
“Capaian opini WTP tersebut, telah melampaui target RPJMN 2020-2024 untuk pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, masing-masing (targetnya) sebesar 92 persen, 80 persen dan 92 persen tahun 2021,” kata Isma Yatun.
Baca juga: Mahfud MD sebut status opini WTP tidak menjamin bebas korupsi
Dari 542 total pemda di Indonesia, dia menyebut terdapat satu pemda yang baru menyampaikan LKPD tahun 2021, sehingga masih dalam proses pemeriksaan, yakni Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua.
Dalam kesempatan ini, Isma Yatun menyampaikan pihaknya juga memberikan opini WTP terhadap empat laporan keuangan (LK) badan lainnya, yakni LK Tahunan Bank Indonesia (BI), LK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan LK Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Dia menyebut BPK akan terus mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang efektif, akuntabel dan transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan praktek internasional terbaik, khususnya terkait pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2022
