"Pembatasan tidak akan efektif jika protokol kesehatan tidak diawasi dan diterapkan secara maksimal," kata Defriman saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.
Defriman menuturkan selain untuk menghadapi kondisi pandemi yang masih berlangsung, kebiasaan menerapkan protokol kesehatan juga merupakan upaya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman pandemi berikutnya.
Baca juga: Wiku: PPKM merupakan kebijakan antisipasi lonjakan COVID-19
"Dengan kondisi saat sekarang, yang diutamakan memang pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan. Karena perilaku ini merupakan fondasi dalam ketahanan kesehatan masyarakat dalam pandemi yang panjang ini," ujarnya.
Ia juga mengatakan penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi merupakan kombinasi terbaik dalam strategi pengendalian pandemi COVID-19. Oleh karenanya, cakupan vaksinasi dosis booster perlu terus ditingkatkan.
Baca juga: Penambahan kasus harian COVID-19 terbanyak di DKI Jakarta
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri menyatakan seluruh daerah di Indonesia statusnya berada pada level 1 untuk perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali yang akan berlaku hingga 7 November 2022.
“Penetapan level wilayah berpedoman pada indikator transmisi komunitas pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan serta pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat," tulis Instruksi Mendagri (Inmendagri) ditandatangani Mendagri Tito Karnavian yang diterima di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Epidemiolog ingatkan jaga jarak masih diperlukan untuk hadapi COVID-19
Pemerintah kembali memperpanjang PPKM walaupun kondisi COVID-19 selama sebulan terakhir kondisinya terus membaik.
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
Copyright © ANTARA 2022
