Usai pembunuhan George Floyd (46), pria kulit hitam tak bersenjata, oleh seorang petugas polisi AS berkulit putih di Minneapolis pada Mei 2020 lalu, sekelompok pakar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyampaikan bahwa "sangat penting" untuk membuat rasisme sistemik "terlihat" di seluruh dunia.
Di AS, tidak ada sistem terpusat untuk mengumpulkan data statistik lebih dari 18.000 lembaga penegak hukum, kata France 24, melansir pernyataan dari sejumlah penyelidik PBB.
Namun, menurut Collette Flanagan, yang mendirikan Mothers Against Police Brutality setelah Clinton Allen, putranya yang berkulit hitam, tewas dibunuh polisi di Dallas, Texas, pada 2013, seorang warga kulit hitam "2,5 kali lebih mungkin ditembak" hingga tewas oleh polisi di AS.
Putranya tidak membawa senjata, namun petugas polisi berkulit putih yang menembaknya sebanyak tujuh kali tersebut "menganggap putra saya sebagai ancaman," tutur Flanagan kepada sejumlah pakar PBB. Dan, si polisi lolos dari semua pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas pembunuhan terhadap putranya.
Ini merupakan "kebutuhan yang krusial untuk mengumpulkan, menganalisis, memanfaatkan, dan memublikasikan data yang dipilah berdasarkan ras atau asal etnis," ujar Yvonne Mokgoro, mantan hakim asal Afrika Selatan yang mengepalai kelompok pakar PBB tersebut.
Menurut Mokgoro, pemrofilan rasial (racial profiling) dan penggunaan kekuatan yang berlebihan selama dan sesudah interaksi dengan petugas penegak hukum dan sistem peradilan pidana telah dilaporkan namun tidak ditunjukkan pada data statistik resmi.
Ini adalah "langkah esensial pertama untuk menyoroti betapa parahnya rasisme sistemik terhadap warga Afrika dan orang-orang keturunan Afrika," imbuhnya dikutip dari Xinhua pada Selasa.
Penerjemah: Xinhua
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2022
