mulai dibangun tahun 2022 dan selesai di tahun berikutnyaMinahasa Selatan (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera membangun 81 unit rumah untuk korban bencana longsor pesisir pantai Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, awal tahun depan.
"Pasca bencana di Amurang, sejumlah balai di Kementerian PUPR dalam satu keterpaduan program menindaklanjuti relokasi warga ke Desa Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat," kata
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi I, Recky Walter Lahope di Manado, Selasa.
Sebanyak 81 unit rumah yang dibangun tersebut adalah bagian dari pembangunan tahap pertama, dan sisanya sebanyak 31 unit akan dibangun di tahun berikutnya.
Total rumah yang akan dibangun di lahan seluas tiga hektare lebih tersebut sebanyak 114 unit.
"Jadi skema pembangunan hunian tetap di lahan yang disediakan pemerintah kabupaten tersebut adalah tahun jamak, mulai dibangun tahun 2022 dan selesai di tahun berikutnya," ujarnya.
Baca juga: BMKG pasang PDS ukur frekuensi natural dekat lokasi abrasi Amurang
Baca juga: Pemkab Minahasa Selatan bangun 120 hunian sementara pascaabrasi
Recky menambahkan, sebanyak 114 unit rumah yang akan dibangun tersebut sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan Bupati Minahasa Selatan, Franky D Wongkar.
"Surat keputusan itu yang menjadi acuannya,"
Meski begitu kata dia, warga yang akan menempati rumah yang dibangun Kementerian PUPR harus melalui proses verifikasi legalitas kepemilikan untuk memastikan berhak tidaknya mendapatkan bangunan tersebut.
"Verifikasi tersebut akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan selanjutnya berkoordinasi dengan kami BP2P," katanya.
Baca juga: Kementerian PUPR segera bangun hunian tetap bagi korban abrasi Amurang
Recky menambahkan, sebanyak 114 unit rumah yang akan dibangun tersebut sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan Bupati Minahasa Selatan, Franky D Wongkar.
"Surat keputusan itu yang menjadi acuannya,"
Meski begitu kata dia, warga yang akan menempati rumah yang dibangun Kementerian PUPR harus melalui proses verifikasi legalitas kepemilikan untuk memastikan berhak tidaknya mendapatkan bangunan tersebut.
"Verifikasi tersebut akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan selanjutnya berkoordinasi dengan kami BP2P," katanya.
Baca juga: Kementerian PUPR segera bangun hunian tetap bagi korban abrasi Amurang
Baca juga: Pengungsi abrasi Pantai Amurang-Sulut meningkat hampir 500 orang
Verifikasi tersebut untuk memastikan warga yang kehilangan tempat tinggal adalah sah sebagai pemilik rumah, dan bukan sebagai penyewa.
"Itu maksudnya proses verifikasi tersebut, agar bantuan rumah ini tepat sasaran bagi yang berhak menerimanya," sebutnya.
Pada bulan Juni lalu, bencana longsor pesisir pantai menerjang permukiman warga di Kelurahan Uwuran I dan Bitung, Kecamatan Amurang.
Selain rumah penduduk yang hancur, area wisata, jalan dan jembatan serta fasilitas lainnya seperti tersedot ke dalam laut.
Baca juga: Pemkab siapkan Rp1 miliar bebaskan lahan huntap korban bencana
Verifikasi tersebut untuk memastikan warga yang kehilangan tempat tinggal adalah sah sebagai pemilik rumah, dan bukan sebagai penyewa.
"Itu maksudnya proses verifikasi tersebut, agar bantuan rumah ini tepat sasaran bagi yang berhak menerimanya," sebutnya.
Pada bulan Juni lalu, bencana longsor pesisir pantai menerjang permukiman warga di Kelurahan Uwuran I dan Bitung, Kecamatan Amurang.
Selain rumah penduduk yang hancur, area wisata, jalan dan jembatan serta fasilitas lainnya seperti tersedot ke dalam laut.
Baca juga: Pemkab siapkan Rp1 miliar bebaskan lahan huntap korban bencana
Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
