Pemerintah terus mendorong kebijakan terutama PEN yang realisasi anggarannya sudah dicapai 50,3 persen atau Rp229,17 triliun hingga SeptemberJakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai 50,3 persen dari pagu sebesar Rp455,62 triliun yakni Rp229,17 triliun per September 2022.
“Pemerintah terus mendorong kebijakan terutama PEN yang realisasi anggarannya sudah dicapai 50,3 persen atau Rp229,17 triliun hingga September,” kata Airlangga Hartarto dalam Webinar 100 Tahun Eka Tjipta Widjaja di Jakarta, Senin.
Secara rinci realisasi tersebut meliputi penanganan kesehatan sebesar Rp39,7 triliun atau 32,4 persen dari pagu Rp122,54 triliun yang digunakan untuk pembayaran klaim pasien Rp24,5 triliun dan insentif tenaga kesehatan Rp2,7 triliun.
Kemudian pengadaan vaksinasi Rp1,7 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp1,5 triliun, serta dukungan APBD termasuk Dana Desa untuk penanganan COVID-19 melalui Rp8,4 triliun.
Realisasi PEN turut meliputi perlindungan masyarakat sebesar Rp105,3 triliun atau 68 dari pagu Rp154,76 triliun yaitu untuk PKH (Program Keluarga Harapan) Rp21,4 triliun kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Kartu Sembako Rp33,9 triliun bagi 18,8 juta KPM.
Baca juga: Sri Mulyani: Realisasi PEN capai 32,2 persen per 22 Juli
Selanjutnya BLT (Bantuan Langsung Tunai) minyak goreng Rp7 triliun bagi 23,9 juta penerima, BLT BBM Rp6,2 triliun bagi 20,65 juta KPM, Kartu Prakerja Rp12,5 triliun bagi 3,5 juta peserta, dan BLT Desa Rp19,5 triliun bagi 7,5 juta KPM.
Kemudian subsidi upah Rp4,25 triliun untuk 7,1 juta pekerja, BT-PKLWN Rp1,3 triliun yang disalurkan oleh Polri kepada 683 ribu penerima dan TNI kepada 1,4 juta penerima, serta BLT BBM Rp6,4 triliun untuk 20,65 juta KPM.
Realisasi PEN juga meliputi penguatan pemulihan ekonomi yang sebesar Rp84,2 triliun atau 47,2 persen dari pagu Rp178,32 triliun meliputi program padat karya Rp13,8 triliun, pariwisata dan ekonomi kreatif Rp5,3 triliun serta ketahanan pangan Rp13,4 triliun.
Berikutnya untuk kawasan industri Rp0,9 triliun, dukungan UMKM (subsidi bunga dan IJP) Rp20,8 triliun, insentif perpajakan Rp12,2 triliun, serta infrastruktur dan konektivitas Rp10,8 triliun.
Baca juga: Menko Perekonomian laporkan realisasi PC-PEN ke Presiden Jokowi
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2022
