Pemulihan diperkirakan masih ada, namun kita tetap perlu waspada. Domestik demand itu harus kita jaga sehingga belanja pemerintah akan selektif, karena kita harus antisipasi risiko kenaikan suku bunga, penguatan dolar, dan inflasi karena kenaikan harJakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan tetap fokus meningkatkan fundamental perekonomian dari sisi produktivitas melalui belanja yang berkualitas baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Pada 2023, tantangan perekonomian tidak hanya datang dari pandemi tapi juga perang yang menyebabkan pasokan terkendala, sementara permintaan terus meningkat.
"Pemulihan diperkirakan masih ada, namun kita tetap perlu waspada. Domestik demand itu harus kita jaga sehingga belanja pemerintah akan selektif, karena kita harus antisipasi risiko kenaikan suku bunga, penguatan dolar, dan inflasi karena kenaikan harga komoditas," katanya dalam webinar "Percepatan Pemulihan Ekonomi" dipantau di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Wamenkeu sebut ketahanan ekonomi Indonesia masih sangat kuat Dari sisi pendapatan, pemerintah akan tetap melakukan reformasi antara lain melalui implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
"Kita juga harus menjaga dari sisi pembiayaan, karena risiko beralih ke sektor pasar keuangan," imbuhnya.
Dari sisi belanja, pemerintah tetap akan berfokus pada kebijakan prioritas, antara lain peningkatan sumber daya manusia (SDM) sehingga 20 persen dari belanja negara dialokasikan untuk sektor pendidikan atau nilainya setara Rp612,2 triliun.
Belanja perlindungan sosial juga akan terus disesuaikan berdasarkan guncangan perekonomian yang terjadi, di mana nilainya mencapai Rp479,1 triliun pada 2023 untuk berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako, dan Penerima Bantuan Iuran PBI-JKN.
Baca juga: Sri Mulyani: Tantangan global membutuhkan kepemimpinan kuat G20
Belanja infrastruktur senilai Rp392,02 triliun akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan dasar seperti rumah sakit, dan penyelesaian pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk menciptakan konektivitas yang mendorong pemulihan ekonomi nasional.
"Belanja kesehatan dijaga 5 persen dari belanja negara. Dan karena sekarang belanja penanganan COVID-19 berkurang secara signifikan, belanja difokuskan untuk pembangunan fasilitas kesehatan baik layanan kesehatan primer, sekunder, dan perbaikan layanan secara umum," kata Sri Mulyani.
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2022
