Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat, Rommy Sariu Tamawiwy di Sorong mengatakan kegiatan tersebut bentuk berkolaborasi bersama pemerintah daerah kota Sorong dalam rangka pengendalian inflasi sesuai instruksi Presiden.
Sebab, menurut dia, komunikasi lintas sektor adalah salah satu dari empat hal penting yang harus dilakukan dalam pengendalian inflasi di daerah.
Selain itu, menjaga agar harga terjangkau, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi. Hal tersebut sangat penting dilakukan segera sebagai upaya pengendalian inflasi.
Karena itu, kata dia, membutuhkan kerja seluruh pemangku kepentingan serta sama dan kerja-kerja nyata agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
"Dengan demikian permasalahan inflasi yang saat ini menjadi fokus bersama dapat dilewati dengan baik," ujarnya.
Wali Kota Sorong, George Yarangga yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan bahwa kegiatan High Level Meeting merupakan bentuk dukungan BI terhadap pemerintah daerah setempat guna pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrem, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai instruksi Presiden.
Ia menjelaskan bahwa dalam kegiatan tersebut sudah dibahas hal-hal yang harus didorong bersama seluruh pemangku kepentingan untuk pengendalian inflasi seperti penyiapan bantalan sosial akibat kenaikan harga BBM, program Dana Insentif Daerah (DID), dan Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT).
Khusus ketahanan pangan, pihaknya berencana memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk diaktifkan kembali sebagai lahan pertanian.
"Hal tersebut tentunya membutuhkan kerja keras serta keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah teknis seperti pertanian, perikanan, dan sosial sehingga inflasi di kota Sorong dapat ditekan," tambah Wali Kota.
Pewarta: Ernes Broning Kakisina
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2022
