Menurut dia, komitmen mengarusutamakan perspektif berbasis hak dalam perencanaan pembangunan bagi penyandang disabilitas harus konsisten ditingkatkan.
"Perlu terus dilakukan penguatan komitmen pemerintah terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam setiap proses pembangunan," kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan konsistensi untuk meningkatkan komitmen mengedepankan perspektif berbasis hak bagi para penyandang disabilitas penting dilakukan.
Langkah itu agar sejumlah kebijakan dan program yang ada bisa berjalan efektif untuk menghilangkan hambatan serta diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.
“Selain itu juga untuk mendorong keberlanjutan langkah memberdayakan penyandang disabilitas agar mampu meningkatkan kemandirian dalam keseharian,” ujarnya.
Dia berharap forum diskusi dan pertemuan yang dihadiri banyak pihak terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dapat menghasilkan berbagai kebijakan strategis yang mampu mendorong pembangunan berperspektif penyandang disabilitas.
Lestari juga berharap agar upaya sosialisasi terkait perlindungan hak-hak disabilitas terus ditingkatkan untuk menekan tindak diskriminasi yang terjadi.
"Keberpihakan pemerintah dan masyarakat terhadap penyandang disabilitas harus berkesinambungan agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak dan menumbuhkan kemandirian," jelasnya.
Menurut dia, kolaborasi dengan sejumlah negara dalam upaya memenuhi hak penyandang disabilitas di Indonesia merupakan langkah yang strategis untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan bahwa Indonesia telah memiliki perhatian yang kuat dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan memfasilitasi penyandang disabilitas.
Pernyataan Muhadjir tersebut disampaikan dalam pertemuan tingkat tinggi negara-negara Asia Pasifik bertajuk High-level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities: 2013-2022 (HLIGM-FRPD), di Jakarta, Rabu (19/10).
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2022
