Bahkan, khusus Papua itu menjadi Program Prioritas Nasional.Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden menyatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan dua model pendekatan dalam upaya membangun Papua selama 3 tahun terakhir, yakni pendekatan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).
Deputi V Bidang Keamanan dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat, menyampaikan kedua pendekatan tersebut menjadi dasar pembangunan di Bumi Cendrawasih yang akan terus berlanjut.
Jaleswari Pramodhawardani berharap pemerintah daerah di Papua menindaklanjuti dasar yang telah dibangun tersebut dengan terus mendekatkan diri serta membangun pola komunikasi dua arah dengan masyarakat yang tersebar di seluruh pelosok Bumi Cendrawasih.
Di samping itu, menurut dia, yang terpenting adalah bagaimana pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak masyarakat, terus dikedepankan.
Ia mengatakan bahwa Presiden Jokowi dalam setiap kesempatan telah menegaskan paradigma pembangunan nasional saat ini bukan Jawa atau Sumatra sentris, melainkan harus berorientasi Indonesia sentris.
Menurut dia, sejak awal pemerintahannya, Jokowi telah berkomitmen membangun Indonesia sentris yang dimulai dari Tanah Papua.
"Kunjungan Bapak Presiden sudah sampai 15 kali ke Papua. Itu penting karena Kepala Negara melihat berdasarkan data-data dan fakta," kata Jaleswari.
Dikatakan pula bahwa pendekatan infrastruktur dilakukan Jokowi dari hal yang paling dasar, mulai dari pendidikan hingga pelayanan kesehatan.
Baca juga: Indonesia dan AS bermitra untuk percepatan pembangunan di Papua
Baca juga: Komisi VIII DPR RI tinjau kemajuan pembangunan di Papua Barat
Sejak periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi hingga periode kedua bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, komitmen menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali di Papua dan Papua Barat, terus terjaga.
Komitmen itu, kata Jaleswari, bukan sekadar retorika, melainkan dihadirkan Jokowi melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Inpres ini mewajibkan 43 kementerian/lembaga ikut serta melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan Tanah Papua.
"Jadi, bukan sekadar komitmen kunjungan ke sana yang sudah 15 kali, melainkan lewat terbitnya regulasi-regulasi yang mendukung yang semuanya ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Bahkan, khusus Papua itu menjadi Program Prioritas Nasional," ujarnya.
Terkait dengan pembangunan SDM Papua, Jaleswari menyampaikan bahwa Pemerintah tidak hanya melakukan pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan kesejahteraan. Orang asli Papua dengan kebijakan afirmatifnya bisa mendapatkan pemenuhan hak yang selama ini belum optimal, termasuk pendekatan budaya.
Jaleswari lantas mencontohkan pembangunan SDM. Dalam hal ini, Pemerintah bukan hanya terpenuhinya hak pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, melainkan juga pendampingan secara berkelanjutan, di samping alokasi-alokasi anggaran yang harus tepat sasaran.
"Keputusan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional di Papua hingga kebijakan bahan bakar minyak satu harga bisa sukses terwujud di sana. Ini merupakan bukti bahwa komitmen yang dijalankan dengan maksimal akan mewujudkan pembangunan nasional Indonesia," katanya.
Baca juga: Freeport cari peluang kembangkan fasilitas pengolahan di Papua
Baca juga: MIPI Papua: Otsus instrumen untuk strategi percepatan pembangunan
Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden RI Velix Wanggai menegaskan bahwa Pemerintah telah meletakkan fondasi pembangunan di Tanah Papua hingga 20 tahun ke depan.
"Artinya dalam 8 tahun terakhir ini dan fondasi itu menjadi penting untuk kami masyarakat Papua. Nantinya kebijakan itu akan disebut Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022—2041, dan akan menjadi acuan perumusan RPJMN dan RPJMD," ujar Velix.
Velix mencontohkan kebijakan pemerintah meningkatkan 2,25 persen dana otonomi khusus (otsus) dari plafon dana alokasi umum (DAU) nasional akan banyak membawa perubahan positif di Papua, sekaligus mempererat komunikasi antara pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah di Papua, dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di berbagai bidang.
Dari kebijakan Otonomi Daerah (OTDA), lanjut dia, Pemerintah membuktikan pelayanan publik makin dekat dengan masyarakat dan membawa dampak pada pertumbuhan perekonomian Papua. Sementara itu, dari sisi kebudayaan, dia menilai pemerintah telah menggunakan pendekatan berbasis kearifan lokal dan adat yang sangat baik.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2022
