Keterlibatan semua pihak, TNI, pejabat di Sulawesi, Maluku, dan Papua seperti saat ini semua pihak hadir untuk memberikan komitmen bersama,
Makassar (ANTARA) - Menteri Pertanian H Syahrul Yasin Limpo mengajak semua pihak bergandengan tangan dan bersinergi menjaga ketahanan pangan menghadapi kontraksi ekonomi global.

"Keterlibatan semua pihak, TNI, pejabat di Sulawesi, Maluku, dan Papua seperti saat ini semua pihak hadir untuk memberikan komitmen bersama," kata Syahrul pada kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Maccini Sombala of Indonesia (MOI), Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

Dia mengatakan, persoalan penanganan pangan tergantung pada semua pihak. Kementan akan membantu memfasilitasi bersama pihak terkait.

Baca juga: BRIN lakukan riset revitalisasi ketahanan pangan cegah stunting

Dengan demikian, lanjut dia, gubernur dan bupati harus bersinergi menghadapi kontraksi global itu, apalagi Indonesia masuk sebagai salah satu negara dengan inflasi yang masih cukup terjaga di tingkat dunia.

"Kita memiliki potensi alam, tinggal semua pihak harus bersinergi menekan inflasi. Jika pangan terganggu, akan terjadi inflasi, khususnya komoditas pertanian, termasuk beras," ujarnya.
Menteri Pertanian H Syahrul Yasin Limpo pada kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dihadiri Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P Joewono, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara, Pangdam XIV/ Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso dan perwakilan Kepala Badan Pangan Nasional dan Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (24/10/2022). ANTARA/Suriani Mappong/am.


Syahrul mengatakan, berdasarkan data Organisasi Pangan Dunia (FAO), di dunia yang paling bagus stok pangannya adalah Indonesia.

"Itu bukan kata saya lho, tapi FAO. Beras yang kita miliki saat ini cukup hingga Desember 2022," kata mantan Gubernur Sulsel ini.
Berkaitan dengan persediaan pangan, khususnya beras, dia menagatakan, rantai pasoknya harus dibicarakan bersama.

Baca juga: Mentan tekankan pentingnya kolaborasi atas krisis pangan

Bahkan untuk ketahanan pangan ini, lanjut dia, perintah dari Presiden RI untuk menguatkan ketahanan pangan diperbolehkan menggunakan dana tak terduga yang dikelola pemerintah daerah.

Hal itu menyikapi kondisi di lapangan, sejumlah barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan sebagai imbas dari kenaikan biaya transportasi, baik yang berada di wilayah daratan maupun kepulauan.

Selain Mentan yang hadir pada kegiatan GNPIP di Makassar, turut hadir Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P Joewono, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara, Pangdam XIV/ Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso, dan perwakilan Kepala Badan Pangan Nasional, dan Gubernur Sulawesi Selatan.

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2022