"Kemungkinan akhir Oktober atau awal November akan kita bentuk. Undang-Undangnya sudah ada secara de jure. Secara de facto belum operasional. Yang paling muda yang sudah operasional itu adalah Kalimantan Utara," tutur Tito Karnavian di Tanjung Selor, Selasa.
Kehadiran Tito di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sebagai inspektur upacara HUT ke-10 Provinsi Kaltara.
Tito menyebut pemekaran tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua merupakan hal prioritas, tanpa "melihat sebelah mata" usulan DOB dari daerah lain di Tanah Air.
"Untuk Papua, bahwa di sana kita kan tahu instabilitas keamanan dan ketertinggalan pembangunan. Ketersebaran luas wilayah di sana sangat tinggi. Sehingga problem kesejahteraan masyarakat Papua menjadi sangat utama. Oleh karena itulah pemekaran dipercepat di sana," tutur Tito.
Saat ini sebut mantan Kapolri ini, ada 324 daftar usulan DOB yang masuk di Kemendagri. Baik usulan DOB provinsi maupun kabupaten dan kota.
Untuk diketahui, pemerintah resmi memekarkan Papua menjadi tiga provinsi, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Hal itu setelah DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru Papua pada 30 Juni 2022.
Undang-Undang tersebut menyebutkan Presiden Joko Widodo harus mengangkat penjabat gubernur hingga pemilihan kepala daerah definitif dalam enam bulan setelah undang-undang disahkan.
Baca juga: Mendagri puji pesatnya pembangunan Kaltara
Baca juga: Mendagri kembali ingatkan daerah bergerak bersama kendalikan inflasi
Baca juga: Mendagri lantik Heru Budi Hartono jadi penjabat Gubernur DKI Jakarta
Pewarta: Ayu Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2022
