Pelaksana tugas Asisten III Bidang Umum Sekretaris Daerah Provinsi Papua Derek Hegemur di Sentani, Rabu, mengatakan
Undang-undang Dasar (UUD) 1945 telah menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.
Kemudian di Provinsi Papua Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) tentang Papua beserta perubahannya telah memberikan jaminan kepastian bagi pelaksanaan dan pemerataan terhadap nilai-nilai budaya, norma budaya dan hasil karya cipta seperti lagu, ukiran, patung, tarian, pakaian dan pengetahuan serta teknologi tradisional.
"Sehingga nilai-nilai dan hak konstitusional serta tradisional perlu dibangun terus dan dibina bahkan dikonsolidasikan guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.
Baca juga: KLHK: 150 hutan adat telah diakui oleh nergara
Baca juga: Masyarakat di 25 kampung dilibatkan dalam Tarian Isosolo saat FDS
Dia menjelaskan Provinsi Papua dibagi dalam tujuh wilayah adat sehingga dengan pembagian tersebut seluruh perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Papua disusun dengan memperhatikan kondisi geografis, permasalahan dan potensi berbasis wilayah adat.
"Hal itu ditindaklanjuti dengan beberapa penetapan berbagai kebijakan daerah yang dibuat dengan Perdasus (Peraturan Daerah Otonomi Khusus) dan Peraturan Daerah provinsi yang memberikan perlindungan dan pemberdayaan dalam rangka pemberdayaan manusia, tanah hutan dan nilai serta identitas masyarakat adat Papua," ujarnya.
Dengan demikian pihaknya berharap KMAN VI yang mengusung tema 'Bersatu Pulihkan Kedaulatan Masyarakat Adat Untuk Menjaga Identitas Kebangsaan Indonesia yang Beragam dan Tangguh Menghadapi Krisis' dapat mendorong Papua bangkit mandiri dan sejahtera.
"Kami menganggap KMAN yang dilaksanakan di wilayah adat Tabi yakni Kota dan Kabupaten Jayapura sangat penting dan strategis mantapkan eksistensi nilai dan kebudayaan masyarakat Papua," katanya lagi.
Baca juga: Ketum Panitia KMAN nyatakan satu perjuangan untuk RI
Dia menjelaskan Provinsi Papua dibagi dalam tujuh wilayah adat sehingga dengan pembagian tersebut seluruh perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Papua disusun dengan memperhatikan kondisi geografis, permasalahan dan potensi berbasis wilayah adat.
"Hal itu ditindaklanjuti dengan beberapa penetapan berbagai kebijakan daerah yang dibuat dengan Perdasus (Peraturan Daerah Otonomi Khusus) dan Peraturan Daerah provinsi yang memberikan perlindungan dan pemberdayaan dalam rangka pemberdayaan manusia, tanah hutan dan nilai serta identitas masyarakat adat Papua," ujarnya.
Dengan demikian pihaknya berharap KMAN VI yang mengusung tema 'Bersatu Pulihkan Kedaulatan Masyarakat Adat Untuk Menjaga Identitas Kebangsaan Indonesia yang Beragam dan Tangguh Menghadapi Krisis' dapat mendorong Papua bangkit mandiri dan sejahtera.
"Kami menganggap KMAN yang dilaksanakan di wilayah adat Tabi yakni Kota dan Kabupaten Jayapura sangat penting dan strategis mantapkan eksistensi nilai dan kebudayaan masyarakat Papua," katanya lagi.
Baca juga: Ketum Panitia KMAN nyatakan satu perjuangan untuk RI
Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
