Menurut dia, dari hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) pada 23-28 Mei 2022 menunjukkan hanya 43 persen masyarakat yang tahu pelaksanaan Pemilu 2024.
"Ini tentu memprihatinkan, maka Komisi II DPR RI secara intensif bekerja sama dengan KPU menyelenggarakan sosialisasi mengenai Pemilu 2024 untuk menyebarkan informasi terkait dengan pemilu secara lebih luas kepada masyarakat," kata Guspardi di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi masyarakat yang mempunyai hak pilih dimaksudkan agar publik dapat mengetahui informasi tentang kepemiluan dan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk aktif dalam pemilu.
Selanjutnya menurut dia, diharapkan adanya upaya masyarakat untuk terlibat dalam setiap tahapan pemilu sebagai pemilih, penyelenggara, maupun sebagai peserta pemilu.
Baca juga: PMII sebut 50 persen pemilih pemula belum tahu penyelenggara pemilu
Baca juga: Menumbuhkan iklim politik sehat di dunia maya jelang Pemilu 2024
"Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, masyarakat yang punya hak pilih harus memastikan terdaftar sebagai pemilih dan paham hak dan kewajiban nya serta mengetahui kapan pemungutan suara dilaksanakan," ujarnya.
Guspardi mengatakan masyarakat harus tahu siapa saja calon yang berkontestasi dengan melihat rekam jejak sehingga harus memilih calon yang bisa mewakili aspirasi masyarakat.
Selain itu menurut dia, masyarakat jangan terpengaruh dengan iming-iming sejumlah uang untuk memilih seseorang, sehingga tolak politik uang dan memilih berdasarkan hati nurani.
"Karena itu diharapkan informasi yang diperoleh dari sosialisasi pemilu tidak hanya berhenti harus ditularkan dan diteruskan kepada masyarakat lainnya sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat luas," tuturnya.
Dia mengajak semua masyarakat menyambut Pemilu 2024 untuk mendorong terciptanya pemilu yang berkualitas dan berintegritas, serta pemilih yang berdaulat.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2022
