berbagai poin ini juga tertuang dalam dokumen Panduan Penyusunan Instrumen Pendanaan Biru yang telah diluncurkan.Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas memaparkan berbagai poin penting yang harus diperhatikan, untuk meningkatkan sumber anggaran dalam rangka mewujudkan pendanaan biru atau blue finance.
Dalam peluncuran dokumen Panduan Penyusunan Instrumen Pendanaan Biru di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Vivi Yulaswati menyampaikan berbagai poin ini juga tertuang dalam dokumen Panduan Penyusunan Instrumen Pendanaan Biru yang telah diluncurkan.
Pertama, menentukan panduan penggunaan dana yang berpotensi memunculkan investasi, untuk mengatasi ancaman-ancaman dalam keberlanjutan sumber daya laut, dengan berpacu pada IFC, ADB, OECD, dan SDG Government Securities Framework.
Baca juga: Bappenas : Ekonomi biru prioritaskan aspek keberlanjutan lingkungan
Kedua, mengidentifikasi jumlah dan tipe pendanaan yang dibutuhkan untuk menentukan modal investasi yang sebanding dengan biaya operasional, dan permintaan hibah yang sebanding dengan nilai investasi.
Ketiga, melakukan formulasi bentuk penyaluran oleh entitas atau institusi terkait untuk menyediakan sistem pengelolaan yang terpercaya.
Keempat, mengidentifikasi karakteristik instrumen yang akan digunakan, yang dikembangkan bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Selanjutnya, kelima, mengidentifikasi potensi mitra transaksi, yang meliputi, institusi hukum, bank, investor, dan reviewer eksternal.
Dalam kesempatan ini, Vivi menyampaikan Bappenas juga mengelaborasi beberapa poin yang esensial untuk mewujudkan pendanaan biru, seperti arahan untuk mendapatkan revenue melalui penerapan PNBP, pembayaran tiket masuk, biodiversity offsets, dan penerapan Payment for Ecosystem Services.
Baca juga: Menteri PPN : Ekonomi biru jadi landasan strategi transformasi ekonomi
Sebelumnya, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa berharap pendanaan biru dapat mengurangi ketergantungan ekonomi nasional terhadap industri ekstraktif, dengan menjadi model pengembangan industri berbasis kelautan yang berkelanjutan.
Menurut dia, pembangunan ekosistem kelautan tidak bisa hanya mengandalkan dari APBN, namun, juga diperlukan pendanaan biru seperti Bonds/Sukuk, Trust Fund, Blended Financing, dan yang lainnya.
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2022
