BRR Batalkan Tender Proyek Bermasalah Senilai Rp157 Miliar

Jakarta (ANTARA News) - Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias telah membatalkan sejumlah tender proyek bermasalah yang nilai totalnya mencapai Rp157 miliar. "Kami menindaklanjuti setiap indikasi penyimpangan pelaksanaan tender proyek dan membatalkannya bila terbukti bermasalah. Hingga saat ini kita telah membatalkan tender proyek bermasalah senilai Rp157 miliar," kata Deputi Komunikasi dan Hubungan Lembaga BRR Aceh-Nias Sudirman Said di Jakarta, Jumat. Lebih lanjut ia menjelaskan sejak dibentuk pada September 2005 hingga April 2006, Satuan Anti Korupsi (SAK) BRR menerima sekitar 528 pengaduan yang diantaranya terdiri atas 134 pengaduan tentang proses lelang bermasalah, 80 laporan potensi kecurangan atau korupsi, 75 pengaduan masalah yang terkait proyek dan 73 keluhan soal kinerja dan perilaku. "Dari semua laporan itu hanya 15 persen yang berhubungan dengan indikasi korupsi dan laporan itu sudah ditindaklanjuti," katanya. Menurut dia BRR mengawasi secara ketat dan mengevaluasi pelaksanaan setiap proyek untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh-Nias yang dikelola oleh BRR. "Kalau tidak menunjukkan performa seperti yang diinginkan akan dihentikan proyeknya atau dibatalkan tendernya," kata Sudirman. Ia juga menjelaskan bahwa BRR memiliki seperangkat kebijakan untuk mencegah terjadinya korupsi dan kolusi yakni antara lain kebijakan "single income", transparansi pengelolaan anggaran, publikasi laporan keuangan dan akuntabilitas dan pengauditan secara rutin oleh pemerintah dan Satuan Pengawas Internal BRR. Untuk menunjukkan komitmennya dalam memerangi korupsi pada September 2005 BRR membentuk SAK yang diantaranya bertugas mendidik semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias pascatsunami. "Selain itu SAK juga bertugas melakukan fungsi prefensi dengan memastikan penerapan sistem yang transparan serta melakukan investigasi bila ada laporan indikasi korupsi," demikian Sudirman.(*)

Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2006

Komentar