"Kalau di bidang bisnis lain kan ada Organda, mereka ada wadah sendiri untuk beraspirasi, kalau di telekomunikasi ada BRTI. Ada wadah komunikasi langsung dengan pemerintah untuk bisa mendapatkan regulasi yang saling menguntungkan. Apakah mungkin hal tersebut juga disiapkan untuk kami," kata Legal Consel PT Teknologi Perdana Indonesia (Maxim) Jerio dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin.
Menurutnya, organisasi yang berisi para aplikator tersebut diharapkan bisa mendorong keterlibatan aplikator dalam perumusan kebijakan soal ojek online. Hal itu pun merujuk pada kejadian sebelumnya saat ada aksi unjuk rasa dari para pengemudi ojek online untuk menolak kenaikan tarif.
"Kami menilai hal-hal ini tidak perlu terjadi apabila kami aplikator bisa dilibatkan lebih jauh sejak awal. Pemerintah mungkin bisa membantu kami untuk buat wadah, organisasi atau komite yang terdiri atas aplikator sehingga kami dilibatkan untuk pembentukan regulasi yang relevan ke depannya," imbuhnya.
Mewakili Maxim, ia mengungkapkan perusahaan asal Rusia itu menerima sepenuhnya kebijakan pemerintah terkait penyesuaian tarif ojol yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KP) Nomor 667 Tahun 2022.
Sayangnya, mengenai proses penyesuaian tarif untuk mitra roda empat yang tengah berlangsung, ia menyebut tidak ada komponen biaya rinci untuk jadi dasar perhitungan.
Ia menyebut dalam Peraturan Menteri (PM) Nomor 118 Tahun 2018 yang jadi dasar hukum, belum afa ketentuan komponen biaya secara rinci.
"Akibatnya di beberapa kota atau provinsi, penetapannya mengikuti ketentuan yang kurang relevan dengan bisnis kita. Akibatnya tidak baik untuk kami sebagai aplikator maupun untuk mitra kami," imbuh Jerio.
Baca juga: Gojek klaim pendapatan minimum naik dengan tarif ojol baru
Baca juga: Grab sosialisasikan tarif baru ke mitra pengemudi di 56 kota
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
