“Dana SEA Games 1997 lalu itu tak sepeserpun dari pemerintah. Tetapi hebatnya, Indonesia keluar sebagai juara umum sehingga ini prestasi yang membanggakan,” kata Suharto dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Suharto mengungkapkan dana tersebut murni dari swasta yang diberi tugas oleh negara untuk mencarikan dana lantaran tidak ada dukungan dana dari pemerintah dan tidak masuk APBN saat itu.
Dalam Permenkokesra saat itu, dia menjelaskan Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) SEA Games XIX hanya mencarikan pendanaan untuk kepentingan SEA Games 1997 di Jakarta sebagai kepentingan negara dengan PT Tata Insani Mukti sebagai subjek hukum pelaksana.
Permintaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) pada waktu itu adalah maksimal Rp70 miliar, namun ternyata KONI meminta penambahan dana sebesar Rp35 miliar untuk pembinaan atlet.
Baca juga: 14 atlet wushu Malaysia berlatih bersama di Indonesia
Sementara berdasarkan laporan pengeluaran yang ada, penyelenggaraan SEA Games 1997 tersebut menghabiskan biaya lebih dari Rp156 miliar.
Menurut Suharto, KMP SEA Games diberi amanah oleh Presiden melalui Kemenpora dan KONI. Kala itu, negara tidak memiliki pos anggaran untuk menggelar SEA Games di Jakarta yang diadakan mendadak.
Tuan rumah perhelatan SEA Games 1997 awalnya adalah Brunei Darussalam, namun Brunei tiba-tiba mengundurkan diri lantaran tidak siap. Indonesia lalu dipilih menggantikan Brunei, tetapi saat itu Indonesia tidak mempunyai cukup anggaran untuk membiaya Pesta Olahraga Asia Tenggara ini.
“Acara ini mendadak, maka tidak ada anggaran untuk perhelatan akbar tersebut yang merupakan kepentingan negara Indonesia,” kenang Suharto.
Panitia penyelenggara melalui KMP SEA Games XIX lalu bekerja luar biasa keras mendapatkan dana agar SEA Games terselenggara dan sukses, pungkas Suharto.
Baca juga: Judoka Indonesia alami peningkatan menuju SEA Games Kamboja
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2022
