Ia berharap sekitar enam juta masyarakat tidak mampu di Jabodetabek sebagaimana Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial mendapatkan haknya dengan pemberian STB gratis oleh pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
"Mendistribusikan dan jumlahnya bulat enam juta sesuai data itu, sehingga yang enam juta kepala keluarga kurang mampu bisa mendapatkan set top box sesuai dengan haknya," kata Nurul dalam acara Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Hak Masyarakat dan Kebijakan Digitalisasi TV’, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.
Baca juga: Kemkominfo buka posko penanganan bantuan STB untuk ASO di Jabodetabek
Nurul menyebut dampak proses distribusi STB yang belum merata amat dirasakan oleh masyarakat yang tidak mampu, terlebih di tengah ancaman situasi krisis saat ini.
Oleh karenanya, ia menyebut pemerintah harus berkomitmen menuntaskan pendistribusian STB secara merata di wilayah Jabodetabek terlebih dahulu sebelum analog switch off (ASO) resmi diberlakukan di daerah-daerah lain di Indonesia.
"Jadi harus infrastrukturnya harus siap dulu," ujarnya.
Ia berharap pula pemerintah bersama penyelenggara siaran TV swasta dapat bersinergi dengan baik untuk mensukseskan implementasi kebijakan peralihan TV analog ke TV digital yang merupakan amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja.
Anggota Komisi I DPR RI Junico BP Siahaan atau yang akrab disapa Nico Siahaan juga berharap proses distribusi STB berjalan merata, sehingga migrasi TV analog ke TV digital pun dapat mencapai nasional.
"Komitmen pembagian terhadap set top box-nya yang harus diperbaiki lagi dan kemudian siapa yang akan bertanggungjawab, kapan diselesaikan," katanya.
Nico pun menyebut pihaknya akan melangsungkan rapat kerja (raker) bersama Menteri Komunikasi dan Informatikan (Menkominfo) Johnny G Plate untuk membicarakan masalah terkait penyediaan STB dan implementasi ASO pada Selasa pekan depan.
"Bicarakan bagaimana komitmennya, bagaimana pelaksanaan Jabodetabek, kapan itu nanti kita akan suntik mati secara nasional," katanya.
Ia pun mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan panitia kerja (panja) revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2022 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) guna menjawab tantangan yang muncul dari proses migrasi TV analog ke TV digital.
"Kalau ditanya musti apa? Menurut saya segara revisi Undang-Undang Penyiaran, atur lengkap di sana beserta dengan sanksinya, kita ajak teman-teman ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia) juga untuk komitmen, kita selesaikan ini secepat mungkin," kata Nico.
Baca juga: Distribusi set top box Jabodetabek mencapai 99 persen
Baca juga: Posko STB TV gratis warga miskin di Bogor dipusatkan di Hotel Salak
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2022
