“Dengan menggunakan sistem omnibus law, RUU P2SK akan mengubah kurang lebih 16 undang-undangan dan mengganti secara utuh satu undang-undang,” katanya dalam Peresmian Masa Penawaran ST009 yang dipantau di Jakarta, Jumat.
Ia memandang sektor keuangan di Indonesia masih dangkal dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara yang terlihat dari aset sektor keuangan, baik perbankan, kapitalisasi pasar modal, aset under management manajer investasi, dan asuransi yang nilainya masih rendah dibandingkan Produk Domestik Bruto.
Indeks literasi keuangan Indonesia yang menurut survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencapai 49,68 persen pada 2022 juga dinilai masih rendah sehingga banyak masyarakat tertipu oleh pinjaman online ilegal atau investasi bodong.
Sektor keuangan di Indonesia juga dipandang belum efisien sehingga meningkatkan biaya transaksi yang dibayarkan oleh konsumen.
“Kita juga masih menghadapi tantangan berupa terbatasnya instrumen keuangan, terutama instrumen pengelolaan risiko yang menyebabkan banyak masyarakat memilih berinvestasi di luar negeri,” katanya.
Adapun sebesar 26 persen dari Surat Berharga Negara (SBN) di Indonesia masih dipegang oleh sektor perbankan yang dinilai oleh Suminto sebagai tidak ideal.
SBN yang merupakan instrumen investasi jangka panjang juga semestinya dipegang oleh institusi keuangan jangka panjang seperti asuransi dan dana pensiun yang saat ini masih belum dikembangkan dengan baik di Indonesia.
“Bank tidak bisa terus menerus menempatkan dana ke SBN dalam jumlah besar, karena tugas utama bank adalah menjadi intermediasi, menyalurkan kredit kepada sektor riil di tengah aktivitas ekonomi yang mulai pulih,” ucapnya.
Baca juga: Sri Mulyani menilai RUU PPSK akan perkuat stabilitas sistem keuangan
Baca juga: Forum Koperasi Indonesia nilai RUU PPSK kikis jati diri perkoperasian
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
