Kerja sama ditujukan untuk mewujudkan dan mendukung pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif, yang dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Kerja Sama Konektivitas Pembayaran Kawasan di Bali.
Dalam penandatanganan MoU sebagai acara kegiatan sampingan G20 Indonesia yang dipantau secara virtual di Jakarta, Senin, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan kerja sama ini menjadi batu lompatan untuk membuka jalan bagi konektivitas pembayaran lintas batas yang lebih kuat dan maju.
"Kerja sama bilateral yang telah terjalin selama ini akan diperluas melalui kerja sama konektivitas pembayaran kawasan sebagai upaya untuk memperkuat integrasi ekonomi kawasan," ucap Perry.
Kolaborasi ini juga menjadi kunci untuk mempercepat pemulihan ekonomi, sehingga dirinya mengharapkan negara lain dapat mengikuti inisiatif dan kepemimpinan BI dalam kerja sama ini dan menjadikannya sebagai rujukan untuk mengimplementasikan konektivitas pembayaran lintas batas.
Baca juga: BI: ASEAN-5 lebih dulu integrasi pembayaran lintas batas dibanding G20
Pada kesempatan yang sama, Gubernur BNM Shamsiah Yunus mengungkapkan inisiatif kerja sama tersebut menekankan pentingnya kolaborasi bank sentral dalam mendukung pengembangan konektivitas pembayaran yang lebih maju di masa mendatang.
Kerja sama ini juga sekaligus mewujudkan visi ASEAN untuk menciptakan jaringan pembayaran lintas batas yang lebih cepat dan efisien dan mampu mendukung kemajuan digitalisasi dan integrasi keuangan yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi di kawasan.
Direktur Pelaksana MAS Ravi Menon menilai kerja sama konektivitas pembayaran kawasan ini menegaskan kembali komitmen ASEAN untuk mencapai interoperabilitas dan konektivitas pembayaran kawasan yang lebih murah, cepat, transparan, dan inklusif pada tahun 2025.
Kerja sama tersebut juga menjadi momentum penyelarasan inisiatif G20 dengan upaya ASEAN dalam mengatasi isu pembayaran lintas batas, mendukung upaya pemulihan ekonomi pascapandemi, membuka kesempatan usaha, dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.
Deputi Gubernur BSP Mamerto Tangonan, yang hadir mewakili Gubernur BSP Felipe Medalla, menambahkan, semakin kita menyadari tingginya ketergantungan ekonomi di kawasan, semakin kita memerlukan upaya bersama untuk mewujudkan visi interkonektivitas ASEAN.
MoU kerja sama pembayaran lintas batas ini menjadi wujud konkret inisiasi dan kolaborasi yang inklusif untuk memperkuat pembayaran lintas batas ASEAN yang efisien dalam memfasilitasi berbagai aktivitas dan transaksi keuangan dan ekonomi internasional.
Baca juga: RI dan Singapura dorong konektivitas pembayaran kode QR lintas negara
Sementara, Deputi Gubernur BOT Ronadol Numnonda, yang mewakili Gubernur BOT Sethaput Suthiwartnarueput, juga turut menyampaikan bahwa ASEAN saat ini telah menjadi hotspot global dalam interkonektivitas pembayaran lintas batas.
MoU tersebut menjadi capaian baru terkait inisiatif ASEAN Payment Connectivity sekaligus menjadi jawaban dalam menghadapi berbagai tantangan pembayaran lintas batas yang terjadi selama ini.
Ia melanjutkan, kesepakatan itu juga menjadi bukti kolaborasi anggota ASEAN dalam memperkuat kerja sama pembayaran bilateral yang telah ada sebelumnya, serta akan menjadi basis kerja sama multilateral ke depan. Lebih jauh lagi, konektivitas pembayaran kawasan akan membuka jalan bagi transformasi digital ASEAN dan memperdalam integrasi keuangan kawasan.
Dengan ditandatanganinya MoU Kerja Sama Konektivitas Pembayaran Kawasan, Indonesia menghadirkan kepemimpinan dan bukti nyata transformasi digital domestik, kawasan, bahkan global.
Sejalan dengan agenda prioritas Presidensi Indonesia G20 2022 sekaligus menyongsong Keketuaan ASEAN tahun 2023, Indonesia akan terus menghasilkan capaian-capaian lain untuk pembangunan ekonomi nasional dan internasional.
Baca juga: BI: QRIS resmi dapat digunakan di Thailand
Baca juga: BI : Pengguna QRIS capai 25 juta orang dan 22 juta merchant
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2022
