"Namun, ini kenyataan, dan konsep pemikiran seperti ini harus diubah. Jangan sebut Papua sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi kalau sayur mayur sebagian besar didatangkan dari Sulawesi dan Maluku," kata Paulus Waterpauw saat rapat pengendalian inflasi di kota Sorong, Senin.
Dia mengatakan bahwa hal ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Papua Barat untuk menggerakkan sektor pertanian.
Dia mengharapkan kepada seluruh organisasi perangkat daerah agar bekerja dan terus mengedukasi masyarakat mengubah pola pikir agar tidak malas di atas tanah yang subur ini.
Baca juga: Waterpauw tunjuk Dance Sangkek sebagai Plh Sekda Papua Barat
Baca juga: Waterpauw tunggu persetujuan Mendagri soal Plt. Sekda Papua Barat
Dikatakan bahwa inflasi dan prediksi krisis pada 2023 membayang-bayangi kehidupan menuntut kita untuk bergerak maju memperkuatkan sektor pertanian guna ketersediaan kebutuhan pangan.
Langkah yang dilakukan pemerintah Papua Barat untuk mendukung ketahanan pangan yaitu melalui Gerakan Ketahanan Pangan (Gertak Pangan). Gerakan ini telah dimulai dengan lahan replanting sawit yang ada di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari ditanami 2.000 bibit cabai.
Pemprov Papua Barat juga telah meluncurkan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong seluas tiga hektar.
"Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan akan diikuti oleh kabupaten lain di Papua Barat untuk terus memacu masyarakat menanam tanaman pangan pada lahan-lahan kosong," kata Gubernur.*
Baca juga: ORI sarankan Waterpauw laksanakan Keppres tentang Sekda Papua Barat
Baca juga: Waterpauw segera tunjuk pelaksana tugas setelah kadishub tersangka
Pewarta: Ernes Broning Kakisina
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2022
