Dalam siaran pers WHO yang diterima di Jakarta, Selasa malam, pusat pelatihan itu akan meningkatkan kapasitas Indonesia serta negara lain di Asia dan sekitarnya untuk bertindak cepat menghadapi keadaan darurat.
Nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani hari ini, menguraikan kolaborasi Indonesia dan WHO berdasarkan panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan di Indonesia.
Panduan itu sejalan dengan keputusan Presiden untuk mengendalikan COVID -19 dan masalah keamanan kesehatan lainnya.
Baca juga: Presiden Jokowi ajak anggota G20 atasi kesenjangan kapasitas kesehatan
Baca juga: Pakar: Pandemic Fund penting untuk hadapi problem kesehatan masa depan
Dalam keterangannya, WHO menyebutkan pandemi COVID-19 menyoroti beberapa kesenjangan dalam kapasitas nasional, terutama kesiapan personel yang memadai secara keahlian dan mampu menjangkau seluruh kawasan.
Untuk itu dibutuhkan pusat pelatihan untuk Tim Medis Darurat yang terampil. Upaya itu membutuhkan investasi substantif, fokus berkelanjutan, dan dukungan spesialis, yang tidak dapat diakses oleh semua negara secara mandiri.
"Kebutuhan itu membuat kerja sama multi-negara menjadi penting, dan menekankan pada pentingnya jejaring hub," katanya.
Pusat pelatihan multi-negara akan memungkinkan Indonesia dan negara lain untuk mendapatkan pelatihan pelengkap melalui paket pelatihan baru yang inovatif termasuk latihan simulasi.
Pelatihan akan mencakup berbagai bidang, termasuk mengelola keadaan darurat kesehatan masyarakat, manajemen medis dan logistik, dan dampak medis, sosial, dan ekonomi dari keadaan darurat.
Baca juga: WHO: Kolaborasi G20 mendorong peningkatan sistem kesehatan global
Dalam keterangannya, WHO menyebutkan pandemi COVID-19 menyoroti beberapa kesenjangan dalam kapasitas nasional, terutama kesiapan personel yang memadai secara keahlian dan mampu menjangkau seluruh kawasan.
Untuk itu dibutuhkan pusat pelatihan untuk Tim Medis Darurat yang terampil. Upaya itu membutuhkan investasi substantif, fokus berkelanjutan, dan dukungan spesialis, yang tidak dapat diakses oleh semua negara secara mandiri.
"Kebutuhan itu membuat kerja sama multi-negara menjadi penting, dan menekankan pada pentingnya jejaring hub," katanya.
Pusat pelatihan multi-negara akan memungkinkan Indonesia dan negara lain untuk mendapatkan pelatihan pelengkap melalui paket pelatihan baru yang inovatif termasuk latihan simulasi.
Pelatihan akan mencakup berbagai bidang, termasuk mengelola keadaan darurat kesehatan masyarakat, manajemen medis dan logistik, dan dampak medis, sosial, dan ekonomi dari keadaan darurat.
Baca juga: WHO: Kolaborasi G20 mendorong peningkatan sistem kesehatan global
Baca juga: CISDI: Pandemic Fund upaya strategis tutup ketimpangan dana kesehatan
Sekretariat Tim Medis Darurat WHO mengelola pelatihan, pengembangan kapasitas, penetapan standar, dan proses jaminan kualitas untuk inisiatif global dan mendukung negara dan wilayah dalam mengoordinasikan operasi respons dengan EMT.
Strategi EMT 2030, setiap negara memiliki kapasitas untuk menanggapi keadaan darurat nasional dengan cepat dan efektif dengan memanfaatkan kapasitas regional dan sub-regional untuk mendukung komunitas yang rentan.
Indonesia telah mengambil langkah nyata menuju tujuan tersebut dengan peluncuran hub.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan menjajaki kerja sama dengan WHO pada November 2020 dan melakukan pertemuan lanjutan dengan Dirjen WHO pada Juni 2021.
Kolaborasi sipil-militer telah muncul sebagai salah satu kemitraan yang paling dapat diandalkan selama keadaan darurat. Perjanjian tersebut akan mengeksplorasi peningkatan kerja sama sipil-militer, penyebaran standar medis EMT, upaya penelitian dan pengembangan.
Baca juga: C20 dorong arsitektur kesehatan global yang inklusif
Sekretariat Tim Medis Darurat WHO mengelola pelatihan, pengembangan kapasitas, penetapan standar, dan proses jaminan kualitas untuk inisiatif global dan mendukung negara dan wilayah dalam mengoordinasikan operasi respons dengan EMT.
Strategi EMT 2030, setiap negara memiliki kapasitas untuk menanggapi keadaan darurat nasional dengan cepat dan efektif dengan memanfaatkan kapasitas regional dan sub-regional untuk mendukung komunitas yang rentan.
Indonesia telah mengambil langkah nyata menuju tujuan tersebut dengan peluncuran hub.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan menjajaki kerja sama dengan WHO pada November 2020 dan melakukan pertemuan lanjutan dengan Dirjen WHO pada Juni 2021.
Kolaborasi sipil-militer telah muncul sebagai salah satu kemitraan yang paling dapat diandalkan selama keadaan darurat. Perjanjian tersebut akan mengeksplorasi peningkatan kerja sama sipil-militer, penyebaran standar medis EMT, upaya penelitian dan pengembangan.
Baca juga: C20 dorong arsitektur kesehatan global yang inklusif
Baca juga: Kemenko: G20 mendorong terwujudnya penguatan arsitektur kesehatan
Kementerian Kesehatan akan memainkan peran penting dalam menjembatani adaptasi standar EMT dengan konteks lokal serta memfasilitasi pertukaran pengetahuan dengan negara lain untuk memperkuat kapasitas EMT secara global.
Pusat pelatihan multi-negara itu akan berlokasi di Universitas Pertahanan Republik Indonesia (RIDU).
MoU tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Jenderal WHO Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam rangka pelaksanaan kegiatan G20 yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali, Indonesia, pada tanggal 15--16 November 2022.
Turut hadir Menko Polhukam Mahfud MD, yang mewakili Presiden Republik Indonesia, WHO Direktur Regional untuk Asia Tenggara, Dr Poonam Khetrapal Singh, Perwakilan WHO untuk Indonesia, Dr N Paranietharan dan para pejabat dari Kementerian Pertahanan, Kesehatan, Luar Negeri, dan delegasi dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia (RIDU).
Inisiatif ini didukung oleh Kantor Pusat WHO, Kantor Regional Asia Tenggara WHO dan Kantor Negara di Indonesia.
Baca juga: Menkes: Pandemic Fund landasan perkuat arsitektur kesehatan global
Kementerian Kesehatan akan memainkan peran penting dalam menjembatani adaptasi standar EMT dengan konteks lokal serta memfasilitasi pertukaran pengetahuan dengan negara lain untuk memperkuat kapasitas EMT secara global.
Pusat pelatihan multi-negara itu akan berlokasi di Universitas Pertahanan Republik Indonesia (RIDU).
MoU tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Jenderal WHO Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam rangka pelaksanaan kegiatan G20 yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali, Indonesia, pada tanggal 15--16 November 2022.
Turut hadir Menko Polhukam Mahfud MD, yang mewakili Presiden Republik Indonesia, WHO Direktur Regional untuk Asia Tenggara, Dr Poonam Khetrapal Singh, Perwakilan WHO untuk Indonesia, Dr N Paranietharan dan para pejabat dari Kementerian Pertahanan, Kesehatan, Luar Negeri, dan delegasi dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia (RIDU).
Inisiatif ini didukung oleh Kantor Pusat WHO, Kantor Regional Asia Tenggara WHO dan Kantor Negara di Indonesia.
Baca juga: Menkes: Pandemic Fund landasan perkuat arsitektur kesehatan global
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
