“Rekrutmen ini bersifat terbuka dengan kebutuhan 14 tenaga guru pendamping khusus (GPK) yang akan ditempatkan di 14 SMP negeri di Kota Yogyakarta,” kata Kepala UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Aris Widodo di Yogyakarta, Rabu.
Dia mengatakan rekrutmen tenaga GPK tersebut mendesak untuk dilakukan guna memenuhi kebutuhan sekolah meskipun saat ini berlaku moratorium dari Kementerian PANRB untuk terkait rekrutmen tenaga teknis baru.
“Tetapi, kami sudah berkonsultasi hingga ke DPR dan dimungkinkan untuk merekrut tenaga teknis baru yang dibiayai APBD karena memang kondisinya mendesak,” katanya.
Kebutuhan GPK di SMP negeri disebabkan banyaknya siswa berkebutuhan khusus dari SD yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP melalui penerimaan peserta didik baru tahun ini.
“Terdapat sekitar 126 siswa berkebutuhan khusus yang pada tahun ini melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Makanya butuh GPK agar proses belajar mengajar berjalan optimal,” katanya.
Saat ini, terdapat 106 tenaga GPK di Kota Yogyakarta namun 19 di antaranya akan mengundurkan diri karena diterima sebagai tenaga guru melalui PPPK.
Selain itu terdapat delapan GPK yang mengundurkan diri dengan alasan lain seperti menikah, mengikuti tugas suami, hingga sudah diterima sebagai dosen di perguruan tinggi swasta, dan alasan lainnya.
“Dengan rekrutmen ini, maka kebutuhan minimal GPK setidaknya bisa terpenuhi. Tetapi idealnya di setiap sekolah terdapat setidaknya satu GPK,” katanya.
Tidak adanya GPK di sekolah, lanjut dia, terkadang menjadi alasan sekolah tidak bisa menerima anak berkebutuhan khusus sehingga anak tersebut harus dicarikan sekolah lain yang jaraknya lebih jauh.
“Tentunya, kondisi ini tidak sesuai dengan harapan agar anak bersekolah di sekolah dengan jarak terdekat dari rumah,” katanya.
Pendaftaran GPK untuk SMP negeri di Kota Yogyakarta dilakukan hingga 30 November dengan sejumlah persyaratan di antaranya lulusan S1 untuk program studi pendidikan luar biasa, bimbingan konseling, atau psikologi.
“Kami akan lakukan seleksi administrasi, wawancara hingga psikologi. Nantinya, mereka akan berstatus sebagai tenaga teknis yang dibiayai APBD Kota Yogyakarta dengan upah yang diterima sesuai upah minimum,” katanya.
Selama tiga tahun terakhir, Aris mengatakan, rutin melakukan rekrutmen GPK untuk menambah jumlah GPK guna menyesuaikan kebutuhan sekolah.
“Terkadang harus tambal sulam karena jumlah GPK belum ideal,” katanya.
Pewarta: Eka Arifa Rusqiyati
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2022
