"Kapasitas komunitas sebagai pelaku usaha masih perlu dikembangkan, khususnya untuk mendapatkan pasar bagi produknya," ujar Dirjen PHL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Agus dalam diskusi di Paviliun Indonesia COP-27 di Mesir yang diikuti virtual dari Jakarta, Kamis sore.
Baca juga: MFP4: SVLK bisa berkontribusi dalam pengurangan deforestasi
Agus menjelaskan bahwa KLHK telah melakukan berbagai langkah untuk mendukung usaha kehutanan berbasis masyarakat, termasuk berkolaborasi dengan kementerian/lembaga, pihak swasta serta dukungan internasional lainnya.
"Kolaborasi ini merupakan kunci untuk kesuksesan pertumbuhan pengembangan usaha kehutanan berbasis masyarakat," katanya
Dia memberikan contoh kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dengan Inggris dalam Multistakeholder Forestry Programme (MFP) yang kini sudah memasuki fase keempat atau MFP-4. Program itu mendukung pertumbuhan usaha kehutanan berbasis masyarakat.
MFP-4 mendukung kolaborasi antara pelaku pasar dengan entitas usaha kehutanan berbasis masyarakat sebagai salah satu solusi untuk menjawab tantangan terkait kapasitas komunitas sebagai pelaku usaha kehutanan untuk terhubung dengan pembeli atau pasar yang lebih luas.
"Pendekatan berbasis pasar adalah pendekatan yang ingin mendapatkan dan meluaskan akses pasar bagi produk hutan berbasis masyarakat lewat kolaborasi dengan pelaku akses pasar," katanya.
Baca juga: Indonesia punya kawasan bukan hutan yang luas untuk hasilkan biomassa
Baca juga: KLHK: 150 hutan adat telah diakui oleh nergara
Peran mereka bukan hanya sebagai offtaker atau pemasok kebutuhan pasar, tapi juga sebagai pendukung untuk masyarakat mengembangkan produk yang dibutuhkan pasar.
"Tujuan dari kolaborasi dengan pelaku akses pasar dalam pendekatan berbasis pasar adalah untuk membangun akses berkelanjutan yang dapat membuat pemasukan yang memadai, stabil dan berjangka panjang untuk usaha kehutanan berbasis masyarakat," kata Agus Justianto.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2022
