Kesepakatan yang dimuat pada Deklarasi Bali mencakup isu transformasi digital. Dari 52 hal yang dimuat pada Deklarasi Bali, sekurang-kurangnya terdapat enam poin yang menunjukkan komitmen G20 pada perkembangan terkini dunia digital.
Anggota G20 pada Deklarasi Bali sepakat bahwa dunia perlu menambah kolaborasi untuk mengembangkan kemampuan digital dan literasi digital masyarakat, khususnya untuk perempuan dan kelompok rentan.
Pelatihan literasi digital juga akan diberikan kepada pelajar, guru, pimpinan sekolah dan profesi lainnya yang berkaitan dengan pendidikan.
Kemampuan digital dan literasi digital dinilai bisa memberikan dampak positif pada transformasi digital, karena membantu masyarakat memiliki kemampuan dan literasi digital yang bisa diandalkan.
Anggota G20 dalam Deklarasi Bali mengemukakan, terdapat peningkatan permintaan untuk pekerja yang mahir menggunakan teknologi yang sedang berkembang, pendidikan dan pelatihan, penambahan dan pelatihan ulang untuk memenuhi permintaan itu.
Sambil mengembangkan kemampuan dan literasi digital masyarakat, anggota G20 sepakat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang aman dan berkapasitas tinggi.
Anggota G20 mengakui bahwa teknologi digital berperan penting untuk pemulihan dan pemberdayaan di berbagai sektor pendidikan, termasuk untuk membangun sistem pangan dan agrikultur yang tangguh dan berkelanjutan, menciptakan pekerjaan dan pengembangan kapasitas manusia yang berkelanjutan dan layak, menambah produktivitas dan berpihak pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Forum itu mendukung penerapan Peta Jalan G20 untuk Meningkatkan Pembayaran Lintas Batas, G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments. Mereka mendorong bank sentral dan otoritas keuangan publik dan industri pembayaran bekerja sama untuk meningkatkan pembayaran lintas batas.
Anggota G20 menyatakan dukungan untuk Kerangka Kerja Inklusi Finansial Yogyakarta yang dipandu oleh Rencana Aksi Inklusi Finansial G20 2020 (Yogyakarta Financial Inclusion Framework guided by the G20 2020 Financial Inclusion Action Plan).
Keberpihakan anggota G20 pada digitalisasi dan pengembangan keuangan yang berkelanjutan juga ditunjukkan melalui dukungan terhadap G20/OECD High-Level Principles on Financial Consumer Protection yang diperbarui dan G20/OECD High-Level Principles on SME Financing.
Deklarasi Bali juga membahas ekosistem aset kripto, termasuk stablecoin. Anggota G20 sepakat bahwa aset kripto harus diawasi dan tunduk pada regulasi, pengawasan dan pemeriksaan untuk mengurangi potensi risiko terhadap stabilitas finansial.
Mereka menerima usulan Dewan Stabilitas Keuangan G20 (Financial Stability Board) untuk membuat kerangka kerja internasional yang komprehensif untuk regulasi aset kripto.
G20 melihat adalah penting bagi publik untuk mengetahui risiko aset kripto, memperkuat regulasi dan mendukung kesempatan yang sama selagi dunia memetik manfaat inovasi.
Deklarasi Bali juga menyoroti disrupsi yang terjadi pada dunia kerja sebagai konsekuensi dari teknologi digital dan otomasi. Digitalisasi dan pandemi memberikan tantangan bagi banyak negara terutama kepada perempuan, anak muda, pekerja usia tua, pekerja migran dan penyandang disabilitas.
Anggota G20 tetap berkomitmen pada dukungan terhadap pekerjaan yang layak dan eliminasi pekerja anak dan buruh paksa (forced labour).
Perhatian Presidensi G20 Indonesia pada transformasi digital didasari kondisi pandemi virus corona yang mendadak membuat seluruh aspek kehidupan menjadi serba digital. Diperkirakan ada 2 miliar penduduk di dunia yang belum bisa mendapatkan akses ke internet, termasuk di Indonesia.
Isu transformasi digital pada Presidensi G20 Indonesia dibahas melalui sherpa track Digital Economy Working Group (DEWG) dan Digital Economy Minister Meeting (DEMM). Forum itu memiliki tiga bahasan utama, yaitu konektivitas digital dan pemulihan pascapandemi COVID-19; kecakapan digital dan literasi digital; dan arus data lintas batas negara.
Respons anggota G20
Deklarasi Bali menuai apresiasi dari sejumlah kepala negara dan pemerintahan yang menghadiri KTT G20. Perdana Menteri Inggris Raya Rishi Sunak mengatakan,Baca juga: DTE G20 tampilkan empat pilar transformasi digital IndonesiaBaca juga: DTE G20 tampilkan empat pilar transformasi digital Indonesia Deklarasi Bali bersifat substantif, komprehensif dan berorientasi pada aksi.
Dia melihat Deklarasi Bali menyoroti masalah ekonomi internasional dan mendukung ketahanan pangan terutama untuk kelompok rentan.
Deklarasi Bali juga dinilai menyatakan pesan yang jelas untuk mengakhiri perang Rusia dengan Ukraina.
Menurut Presiden Prancis Emmanuel Macron, anggota G20 tidak menutup mata terhadap perang dan menilai masih ada ruang pembicaraan untuk mendorong Rusia mengakhiri konflik.
Sementara Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau melihat Deklarasi Bali memiliki banyak target yang ambisius, terutama untuk yang berkaitan dengan arsitektur kesehatan global dan aksi iklim.
KTT G20 di Bali tidak hanya menghasilkan Deklarasi Bali, tapi, juga rencana aksi. Kementerian Luar Negeri menyatakan terdapat negosiasi terpisah yang dimasukkan ke dalam G20 Action for Strong and Inclusive Recovery.
Dokumen itu berisi daftar proyek, negosiasi dan diskusi yang dilakukan selama Presidensi G20 Indonesia. Rencana aksi yang dimuat dalam dokumen itu beragam bentuknya, antara lain berupa hibah, program pembangunan kapasitas, investasi dan riset pengembangan.
Keketuaan Indonesia untuk G20 sudah resmi selesai sejak KTT G20 di Bali berakhir. Indonesia sudah menyerahkan keketuaan pada India.
Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2022
