Terlebih pada gelaran Presidensi G20 Indonesia menjadi momentum penting dalam pembahasan isu industri yang lebih mendalam.
“Dua dari tiga fokus sektor prioritas Presidensi G20 Indonesia yaitu sektor transformasi digital dan sektor transisi energi, sejalan dengan upaya inovasi layanan dan jasa industri yang dikembangkan oleh seluruh satuan kerja kami,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Doddy Rahadi pada business matching tentang standardisasi menuju ketahanan industri di Surabaya, lewat keterangan di Jakarta, Jumat.
Pihaknya telah melaksanakan beberapa program strategis guna pencapaian sasaran pengembangan jasa industri, misalnya penyusunan klasifikasi aktivitas jasa industri, pemetaan kontribusi jasa industri dalam PDB nasional, penyusunan neraca jasa industri, dan penyusunan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Jasa Industri.
Berikutnya, peningkatan infrastruktur pendukung Jasa Industri, peningkatan komponen lokal dalam pemberian layanan jasa industri, dan penguatan peran balai-balai di lingkungan Kemenperin dalam pemberian layanan jasa industri seperti sertifikasi, pengujian, kalibrasi, konsultasi, rancang bangun perekayasaan industri, dan pendampingan.
Kemudian peningkatan kompetensi SDM jasa industri melalui bimbingan teknis dan sertifikasi yakni penyusunan SKKNI, pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi, pembentukan tempat uji kompetensi.
Baca juga: Dukung Program Kartu Prakerja, Kemenperin tingkatkan kompetensi SDM
“Kami juga melakukan peningkatan peran jasa industri dalam rantai pasok dan perdagangan jasa internasional, serta peningkatan produktivitas dan efisiensi jasa industri dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, termasuk teknologi Industri 4.0,” sebut Doddy.
Doddy menambahkan salah satu satker di bawah BSKJI Kemenperin yakni Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Surabaya telah menerapkan inovasi layanan cerdas dalam mengakselerasi pelayanan jasa industri yang profesional, transparan, akuntabel dan terbebas dari indikasi kerugian negara.
“Sampai saat ini BSPJI Surabaya telah mendapatkan pengakuan dan meraih penghargaan sebagai satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan berstatus Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak tahun 2018, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2020, dan Pelayanan Prima pada tahun 2022 oleh Menpan RB,” tutur Doddy
Pada agenda business matching itu diluncurkan peresmian Digital Online Services sebagai inovasi layanan digital yang dapat mempermudah pelanggan untuk mendapatkan layanan jasa industri mulai dari pendaftaran sampai dengan penerbitan hasil layanan yang diberikan oleh BSPJI Surabaya.
Kepala BSPJI Surabaya Budi Setiawan mengatakan dengan adanya Digital Online Services akan mempercepat proses layanan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi proses, serta akhirnya terwujudnya kepuasan para pengguna layanan BSPJI Surabaya.
“Dengan adanya business matching ini, diharapkan menjadi ajang komunikasi dan informasi, kolaborasi serta kerja sama antara pelaku industri dan BSPJI Surabaya dalam rangka peningkatan daya saing industri khususnya di Jawa Timur dan sekitarnya untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing,” ujar Budi.
Baca juga: Balai Kemenperin fasilitasi empat layanan baru
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2022
