"Karena itu, Pemerintah dan KPU harus fokus dalam mencegah politik SARA ataupun politik identitas, khususnya di Pemilu 2024," kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Dia menilai salah satu langkah yang bisa dilakukan Pemerintah dan KPU adalah dengan mendorong partai politik untuk mengusung kader-kader berkualitas dan berintegrasi pada pemilu. Langkah itu bertujuan agar pertarungan di pemilu tidak diwarnai kampanye berbau SARA, namun pertarungan program-program yang membangun daerah.
"KPU perlu mengambil inisiatif mengajak seluruh masyarakat untuk bekerja sama melawan penyimpangan politik SARA ataupun kampanye hoaks dalam pemilu, dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan tindakan yang menjunjung nilai-nilai demokrasi, kepastian hukum dan penghormatan pada HAM," jelasnya.
Dia juga mendorong Pemerintah memberikan pendidikan bagi warga sebagai pengguna teknologi digital yang bijaksana, sehingga menjadi salah satu agenda berkesinambungan dan terkonsolidasi antarpemangku kepentingan dalam pemilu.
Harapannya, lanjut Bambang, agar tercipta masyarakat "melek" digital dan jauh dari dampak politisasi SARA yang memecah-belah bangsa serta menghancurkan keberagaman.
"Saya meminta komitmen Pemerintah dan pihak terkait untuk tidak menggunakan buzzer dalam membangun demokrasi dan terus berupaya menjaga agar kondusifitas situasi politik di Tanah Air, khususnya jelang Pemilu 2024," jelasnya.
Baca juga: MPR minta Pemerintah data kebutuhan pengungsi korban gempa Cianjur
Hal itu agar Pemilu 2024 jauh dari polarisasi berbasis irasionalitas politik identitas dalam bentuk kampanye jahat, berita bohong atau hoaks, hingga politisasi SARA sebagai tantangan besar bagi demokrasi elektoral Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan para bakal calon presiden dan calon wakil presiden untuk tidak melakukan politisasi SARA menjelang Pemilu 2024.
"Debat silakan; debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik, silakan; tapi jangan sampai panas, apalagi membawa politik-politik SARA. Tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan," kata Jokowi dalam Musyawarah Nasional XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Surakarta, Jawa Tengah, Senin (21/11).
Dalam pidatonya, Jokowi berkali-kali menyerukan untuk tidak memanfaatkan isu agama dalam kontestasi politik. Bangsa Indonesia, kata Jokowi, pernah merasakan dampak buruk dari politisasi agama, maupun politisasi suku, ras atau golongan. Oleh karena itu, cara-cara berpolitik dengan memanfaatkan isu SARA harus dihindari.
"Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide; tapi jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas jangan," ujar Jokowi.
Jokowi mengingatkan politisasi SARA akan sangat berbahaya bagi negara yang memiliki kondisi keberagaman seperti Indonesia. Dia meminta para bakal capres-cawapres untuk menjaga situasi politik nasional tetap sejuk.
Baca juga: Jokowi ingatkan para capres-cawapres 2024 jangan politisasi agama
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2022
