"Fakta bahwa ragam rupa money politic sudah sedemikian rupa sudah kami bahas dan ini akan masuk dalam indeks kerawanan," ujar Lolly kepada wartawan di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, Senin.
Menurut dia, kemunculan praktik politik uang melalui e-wallet disebabkan oleh perkembangan teknologi digital atau digitalisasi yang semakin pesat pada saat ini sehingga Bawaslu yang menyadari persoalan tersebut memasukkannya sebagai salah satu kerawanan dalam Pemilu 2024.
Sebelumnya, usai membuka Rapat Koordinasi Bawaslu dan Media Massa Nasional dalam Rangka Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024 di Kota Batu, Sabtu (26/11), anggota Bawaslu RI Totok Hariyono mengatakan pihaknya masih mendiskusikan beberapa hal yang patut dimasukkan ke dalam IKP 2024.
Baca juga: Bawaslu RI dan sejumlah jurnalis bentuk Forum Pewarta Pemilu Indonesia
Baca juga: Bawaslu RI maksimalkan pengawasan digital untuk cegah politik uang
Ia juga mengatakan bahwa Bawaslu RI menargetkan indeks kerawanan pemilu tersebut dapat dirilis pada tahun 2023.
"(IKP 2024 ditargetkan dirilis) Tahun depan. Tahun depan kami percepat, semakin cepat semakin baik. Kami sedang diskusikan agar tidak keliru," ujar dia.
Indeks kerawanan pemilu merupakan suatu instrumen yang disusun oleh Bawaslu untuk memetakan kerawanan pemilu serta menjadi alat proyeksi dan deteksi dini terhadap kemungkinan kerawanan yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Di samping itu, indeks kerawanan pemilu juga dapat menjadi basis data bagi Bawaslu dalam menyusun strategi dan program pencegahan pelanggaran dalam Pemilu dan Pilkada 2024.
Baca juga: Bawaslu bangun komunitas digital pengawas partisipatif pemilu
Adapun kerawanan pemilu adalah segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat penyelenggaraan pemilu yang demokratis.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2022
