kalau penambangan ilegal tidak dicegah lingkungan ini nanti rusakSemarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta semua pihak berkomitmen mencegah berbagai praktik penambangan ilegal sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan.
“Jangan kita menangis kelak kemudian hari, terjadi longsorlah, sumber mata air hilanglah, pendapatan daerah tidak ada dan jalan mesti rusak. Kalau penambangan ilegal tidak dicegah lingkungan ini nanti rusak semuanya dan daerah tidak dapat apa-apa, apalagi kalau sudah ilegal,” kata Ganjar usai acara Seminar Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Semarang, Senin.
Jika semua pihak satu suara dan tegas terhadap penambangan ilegal, Ganjar membayangkan tidak ada lagi cerita jalan desa yang rusak karena dilintasi truk yang melebihi batas kapasitas angkut.
“Kemudian pendapatan daerahnya bisa masuk, apalagi dalam konteks perizinan, agar tidak terjadi situasi yang moralnya rusak karena disogok dan ilegal dan kita mendiamkan saja,” ujarnya.
Baca juga: Pemprov Sumsel dan TNI/Polri sepakat tindak tegas penambangan ilegal
Baca juga: Gakkum KLHK rampungkan dua berkas perkara penambangan Ilegal di Sultra
Seminar dihadiri Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron secara daring, sedangkan yang hadir langsung diantaranya Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah III KPK RI Brigjen Bachtiar Ujang Purnama, dan Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto.
Selain itu, 35 kepala daerah dan jajaran forkopimda terkait se-Jateng-DIY juga ikut dalam kegiatan tersebut.
Orang nomor satu di Jateng itu juga berterima kasih kepada KPK yang terus mendampingi dan memberikan masukan khususnya di Provinsi Jateng.
“Semua silahkan ditata dengan baik jangan sampai ada yang ilegal, jangan sampai ada yang rusak dan jangan sampai ada yang korupsi. Ini sogokannya juga ceritanya mengerikan,” katanya.
Baca juga: Audit tata kelola timah diharapkan jaga nama baik industri tambang RI
Baca juga: Polisi Bangka tertibkan penambangan biji timah ilegal
Salah satu upaya penindakan, adalah gagasan Satgas Puser Bumi yang diinisiasi oleh Polda Jawa Tengah yang pada pelaksanaannya, laporan yang masuk sering gagal ditindak karena informasinya bocor.
Oleh karena itu, Ganjar mengusulkan dibuat satu nomor khusus atau aplikasi pengaduan khusus penambangan ilegal ini sehingga nantinya jika laporan masuk dan dipastikan ada, para penambang itu akan diedukasi.
“Tapi kalau itu tidak mau ya kita ambil. Nah kalau penegak hukumnya kemudian berada pada barisan yang terdepan, Insyaallah akan nyaman, nah kita atur,” ujarnya.
Baca juga: IMA harapkan "stakeholders" serius atasi penambangan tanpa izin
Baca juga: Direktur Pushep: Tegakkan hukum yang benar untuk penambangan ilegal
Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
