"Pertemuan ini merupakan langkah awal untuk makin memperkuat hubungan antara Komisi Yudisial dengan Pemerintah Provinsi Bali," kata Koster menyambut keberadaan PKY Bali sebagai upaya menciptakan pengawasan penegakan hukum di Pulau Dewata.
Baca juga: KY dukung KPK usut tuntas korupsi di sektor peradilan
Dalam keterangan yang diterima dari Humas Penghubung Komisi Yudisial Bali di Denpasar, Rabu, Koster juga menyampaikan harapannya agar PKY Bali bertugas dengan baik dalam mengawal peradilan.
Kehadiran PKY Bali sendiri dipimpin Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Bali, I Made Aryana Putra Atmaja, yang mengaku hendak memperkenalkan diri pasca jajarannya dilantik pada 4 November 2022 lalu.
Baca juga: Komisi III DPR minta KY lebih serius awasi hakim
"Kunjungan ini sendiri mempererat silaturahmi kelembagaan antara kedua belah pihak dan meningkatkan sinergitas dalam pelaksanaan tugas KY di wilayah Bali," kata dia.
Kunjungan langsung ke kediaman Koster di Jayasabha, Denpasar, disebut sebagai salah satu agenda dalam rangka penguatan kelembagaan KY, yaitu penguatan peran penghubung di daerah dalam pelaksanaan tugas konstitusional Komisi Yudisial.
Baca juga: Akademisi harap kewenangan KY sebagai pengawas hakim diperluas
Dalam pertemuan tersebut, Atmaja meminta dukungan Pemprov Bali untuk ikut bersinergi dan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan tugasnya menciptakan peradilan bersih.
Asisten Bidang Informasi dan Hubungan Antar Lembaga PKY Bali, Ragil Armindo, menambahkan, kehadiran pihaknya di Bali merupakan perpanjangan tangan di daerah untuk mengawasi lembaga peradilan.
Baca juga: Akademisi harap kewenangan KY sebagai pengawas hakim diperluas
“Penghubung Komisi Yudisial tidak hanya bertugas menerima laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran KEPPH, namun juga melakukan pemantauan persidangan, melakukan edukasi publik, dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KY,” kata dia.
Armindo juga menyebut bahwa selain silaturahmi dengan gubernur Bali, PKY akan melalukan sosialisasi tugas dan fungsi kepada jajaran ASN di lingkup Pemprov Bali.
Baca juga: KY usul hapus pasal terkait sikap tidak hormat kepada hakim di RKUHP
"Bukan bertemu satu persatu, tapi nanti kami akan sosialisasi dengan mengumpulkan para ASN dalam satu tempat yang nanti juga dihadiri oleh Ketua KY atau Komisioner," ujarnya kepada media.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2022
