"Mudah-mudahan pertengahan 2023 bisa selesaikan semuanya," kata Menteri Bintang Puspayoga dalam acara bertajuk Bersatu Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan di Jakarta, Selasa.
Bintang Puspayoga menuturkan bahwa saat ini peraturan turunan tersebut masih dalam proses.
"Dari mandat awal itu 'kan ada lima PP (peraturan pemerintah) dan lima perpres (peraturan presiden). Setelah kami intens melakukan komunikasi dengan kementerian/lembaga, menjadi empat PP, empat perpres," kata Menteri PPPA.
Acara tersebut merupakan rangkaian kampanye peringatan 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan (HAKtP) yang dimulai sejak 25 November hingga 10 Desember 2022. Kampanye tersebut bertujuan untuk mendukung usaha-usaha penghapusan kekerasan terhadap perempuan di dunia. Sementara itu, Komnas Perempuan meminta Pemerintah segera merumuskan aturan turunan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memastikan implementasi dari UU tersebut.
"Kami menyerukan kepada Kementerian PPPA dan Kemenkumham agar memastikan langkah implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk perumusan aturan turunan dan pelaksanaan sosialisasi secara meluas," kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani.
Menurut Andy Yentriyani, sosialisasi UU TPKS memerlukan perhatian khusus sehingga penerapan UU ini dapat segera dan bermanfaat untuk kepentingan korban.
Baca juga: Masyarakat diminta "Dare to Speak Up" kasus kekerasan seksual
Baca juga: Menteri Bintang beri penghargaan tiga perempuan suarakan kekerasan
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2022
