Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan, saat ini kerap terjadi pelayanan penundaan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) tidak sesuai dengan PM 57 tahun 2015.
“Masih ada BUP atau badan usaha penyedia jasa penundaan tidak memiliki unit tunda yang daya kudanya sesuai dengan panjang kapal, sehingga cost operasional pelayaran menjadi lebih besar,” kata Carmelita.
Ia mencontohkan, kapal dengan panjang 150 meter yang semestinya cukup dilayani dengan satu unit tunda dengan jumlah daya kuda 2.000 DK, kerap dilayani dengan unit tunda yang memiliki daya kuda yang lebih besar sehingga mempengaruhi besaran pemakaian bahan bakar minyak (BBM) kapal tunda yang dibebankan kepada pihak pelayaran.
Menurut dia, hal ini menyebabkan biaya operasional pelayaran mengalami kenaikan. Oleh karena itu, INSA meminta kepada BUP agar menyediakan kapal tunda dengan jumlah daya kuda yang sesuai.
Ia mengungkapkan, dalam PM 57 tahun 2015 di pasal 33 ayat (3) disebutkan, badan usaha penyediaan pelayanan jasa pandu dan tunda harus memenuhi persyaratan teknis, yaitu memiliki pandu yang memenuhi persyaratan paling sedikit 15 orang; memiliki kapal tunda yang memenuhi persyaratan paling sedikit 10 unit dengan total daya minimum 20.000 daya kuda; dan memiliki kapal pandu yang memenuhi persyaratan paling sedikit 5 unit.
Carmelita berharap agar ke depannya seluruh BUP dapat menyediakan kapal tunda sesuai dengan PM tersebut. Diharapkan juga pemerintah berkenan melakukan perubahan PM 57 Tahun 2015 sehingga pelayanan jasa pandu dan tunda di pelabuhan akan lebih kompetitif yang pada akhirnya akan ikut menekan biaya logistik di masa mendatang.
“Penggunaan kapal pandu dan tunda yang sesuai merupakan kepentingan bersama dalam rangka menekan biaya logistik Indonesia," ujarnya.
Baca juga: Menhub dukung pelaku usaha pelayaran kembangkan wisata bahari
Di sisi lain, DPP INSA meminta anggotanya untuk meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan kapal pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022.
Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pergerakan pada Nataru tahun ini mencapai 44,17 juta orang, atau 16,35 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan Nataru 2021 yang diprediksi sebanyak 19,9 juta orang.
Sementara puncak arus pergerakan pada mudik Natal akan terjadi pada 23-24 Desember 2022, sedangkan puncak arus balik Natal pada 25-26 Desember 2022.
Untuk masa puncak arus mudik masa libur tahun baru diprediksi akan terjadi pada 30-31 Desember 2022 dengan puncak arus balik diprediksi pada 1-2 Januari 2023.
Adapun, pengguna transportasi laut dalam masa libur Nataru tahun ini diprediksi mencapai 901 ribu orang.
Selain aspek keselamatan dan keamanan yang harus diperhatikan, Carmelita juga mengimbau agar seluruh operator kapal laut disiplin menerapkan protokol kesehatan, mengingat penyebaran COVID-19 di Tanah Air tengah meningkat kembali.
"Tidak bosan-bosan kami mengimbau agar operator angkutan transportasi tetap mengutamakan aspek keselamatan, keamanan dan kesehatan seluruh awak kapal dan penumpang dalam masa libur Nataru ini," katanya.
Baca juga: INSA pahami usulan penyesuaian tarif CHC Pelabuhan Tanjung Priok
Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2022
