"Tujuan pemberlakuan perda TKA tersebut untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dengan menarik retribusi dari perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing di Kabupaten Biak Numfor, " ujar Kepala Bagian Hukum Pemkab Biak Numfor Semuel Rumaikeuw di Biak, Selasa.
Disebutkan Kabag Semuel Rumaikeuw, dengan pemberlakuan perda retribusi untuk TKA diharapkan juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Biak Numfor.
Melalui perda TKA, ujar Semuel, yang akan mendapat keuntungan bukan hanya negara asal tenaga kerja bersangkutan akan tetapi juga bagi Pemkab Biak Numfor sebagai penyedia tempat lapangan kerja tenaga asing.
Perda TKA ini juga, menurut Kabag Hukum Semuel, sebagai bentuk dari perlindungan terhadap tenaga kerja asing jika mengalami kendala selama bekerja di Kabupaten Biak Numfor.
"Misalnya saat perusahaan bersangkutan tidak memberikan hak-hak tenaga kerja asing sehingga membutuhkan perlindungan hukum dan sebagainya," ujar Kabag hukum Pemkab Biak Numfor Semuel Rumaikeuw.
Semuel mengajak perusahaan-perusahaan di Kabupaten Biak Numfor yang mempekerjakan TKA untuk melaporkannya kepada pemerintah melalui dinas tenaga kerja (Disnaker).
"Dengan begitu, jika di tengah jalan nantinya mengalami kendala pemerintah bisa ikut membantu dalam menyelesaikannya, " harap Kabag Hukum Pemkab Biak Semuel Rumaikeuw.
Selain itu dengan Perda TKA, lanjut Semuel Rumaikeuw, melalui peraturan ini Pemkab Biak Numfor juga diharapkan terus memiliki keterbaruan validasi data jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Biak Numfor dan sektor keahlian apa saja yang digeluti tenaga kerja asing.
"Sebelum perda TKA diberlakukan pihak bagian hukum Pemkab Biak Numfor sudah mulai menyosialisasikan kepada pemangku kepentingan dan perusahaan di Biak Numfor, " sebut Kepala Bagian Hukum Pemkab Biak Numfor Semuel Rumaikeuw.
Pewarta: Muhsidin
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2022
