Tahun 2023, Kadin optimistis hilirisasi mampu terjang badai ekonomi

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia optimistis hilirisasi industri di berbagai sektor komoditas mampu menerjang badai ekonomi pada tahun 2023.

 

Dikemukakan, hilirisasi terutama bisa dilakukan di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan, yang memiliki kontribusi besar pada perekonomian dengan porsi ekspor yang belum maksimal.
 

“Kadin berharap pemerintah dan pelaku usaha dapat berkolaborasi untuk menciptakan nilai tambah sumber daya alam sehingga dapat meningkatkan nilai jual dan daya saing komoditas ekspor unggulan dalam negeri,” kata Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Kadin sebut UMKM Indonesia bisa jadi rujukan dunia
 

Menurutnya, tahun 2023 bisa menjadi tahun yang transformatif apabila para pelaku usaha mampu mengidentifikasi peluang pasar yang tepat, seperti contohnya di sektor-sektor seperti energi terbarukan dan kendaraan listrik.

Indonesia diberkahi dengan berbagai mineral dan potensi energi terbarukan, sehingga hilirisasi harus dilakukan agar terdapat nilai tambah dan memacu pertumbuhan ekonomi.

 

Selain untuk menerjang potensi badai ekonomi, hilirisasi juga perlu dilakukan untuk mewujudkan tujuan besar sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045 dan mencapai emisi nol bersih di 2060.

Baca juga: Anggota DPR: pengurangan emisi perlu libatkan UMKM
 

Di sisi lain, Arsjad menyarankan agar Indonesia bisa dapat memaksimalkan pangsa pasar domestik dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk berkembang di tengah gejolak ekonomi global.

 

“Permintaan domestik Indonesia masih kuat, di mana berkontribusi sebesar 55 persen pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Maka dari itu, selama daya beli konsumsi masyarakat dapat kita jaga, roda ekonomi Indonesia dapat terus berputar,” ucap dia.
Baca juga: Menko Airlangga: Kontribusi UMKM ke PDB capai Rp8.574 triliun

 

Ia mengungkapkan dukungan pemerintah sangat penting untuk menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat. Pemerintah dapat memberikan bantuan tunai bagi masyarakat kurang mampu untuk menjaga daya beli, serta insentif bagi pelaku usaha, terutama yang berbahan baku impor agar tidak meningkatkan biaya produksi yang dapat mengakibatkan naiknya harga barang di pasar.
 

Pasar domestik, lanjutnya harus turut diperkuat melalui akselerasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan P3DN (Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri).

Selain itu, ujar dia, penguatan UMKM untuk mendukung rantai pasok dalam negeri juga sangat diperlukan guna mensukseskan upaya ini.