"Untuk mendapatkan hak restitusi dan kompensasi telah ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun belum mengatur mengenai teknis penyelesaian permohonan hak tersebut," kata Ketua Mahkamah Agung Prof. M. Syarifuddin di Jakarta, Selasa
Hal tersebut disampaikan Syarifuddin dalam kegiatan refleksi kinerja lembaga peradilan itu tahun 2022 secara virtual.
Perma Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana.
Mantan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial itu menyebutkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 merupakan satu dari sembilan peraturan yang diterbitkan MA selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan fungsi mengatur.
Syarifuddin mengatakan ketentuan restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dan pasal 31 ayat (4) PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban.
Ketentuan itu juga bertalian dengan PP Nomor 35 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban.
Pada peraturan itu disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi dan kompensasi diatur melalui perma.
"Oleh karena itu, Perma Nomor 1 Tahun 2022 diterbitkan untuk memberikan pedoman bagi permohonan hak restitusi dan kompensasi yang diajukan ke pengadilan," jelasnya.
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023
