sudah hadir untuk terlaporJakarta (ANTARA) - Terlapor kasus penganiayaan anak berinisial RIS memenuhi panggilan kedua oleh Kepolisian Resor (Polres) Metro Jakarta Selatan.
"Hari ini panggilan kedua, sudah hadir untuk terlapor. Jadi, sudah ada bersama penyidik," ujar Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi di Jakarta, Kamis.
Lebih lanjut Nurma menjelaskan bahwa terlapor akan dimintai keterangan untuk memperjelas terkait kasus penganiayaan yang dilakukan olehnya.
Menurut Nurma, penyidik telah menyiapkan 25 pertanyaan guna memperjelas kasus.
Namun, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan jumlah pertanyaan bertambah untuk keterangan lebih lanjut.
Baca juga: Hasil visum jadi kendala kasus KDRT oleh pimpinan perusahaan
"Jadi, semua kasus yang dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan itu yang kita tanyakan untuk memperjelas kasus yang dilaporkan," tambah Nurma.
Mengenai dugaan adanya kendala dalam memproses kasus ini, Nurma mengatakan bahwa hal tersebut tidak ada.
"Kalau kendala tidak ada, yang jelas pemeriksaan saksi-saksi, kemudian mengumpulkan barang bukti, itu adalah kewajiban oleh penyidik," ungkapnya.
Nurma mengatakan terlapor yang telah mendapatkan panggilan untuk kedua kalinya itu sudah berada di Polres pada pukul 11.00 WIB dengan didampingi kuasa hukumnya.
Polrestro Jakarta Selatan (Jaksel) menindaklanjuti kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan seorang pimpinan perusahaan berinisial RIS di tempat kejadian perkara (TKP), yakni Apartemen Signature Park Jalan Letjen MT Haryono Kav. 22-23 Tebet, Jakarta Selatan.
Baca juga: Perlu keadilan restoratif tangani kekerasan perempuan dan anak
Kasus ini sedang ditangani oleh kepolisian dengan surat laporan kepolisian bernomor LP/2301/IX/2022/RJS pada Jumat 23 September 2022 jam 19.00 WIB.
Pasal yang disangkakan kepada terlapor mengenai kekerasan terhadap anak dan KDRT serta perbuatan tidak menyenangkan dengan kekerasan yakni Pasal 76C Jo 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo 44 UU Nomor 23 Tahun 2004 dan Jo Pasal 335 KUHP tentang Penghapusan KDRT.
Pewarta: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2023
