Ia menilai keputusan pemberian vonis tersebut merupakan langkah yang berani dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindak kekerasan anak di tengah kontroversi eksekusi pidana mati global.
Baca juga: Kemen PPPA apresiasi putusan MA tolak kasasi Herry Wirawan
"Itu salah satu keputusan yang berani, yang tentu kontroversial di tingkat global," kata dia, di sela acara Penandatanganan Petisi Perlindungan Anak yang digelar di depan Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu.
Meski demikian, lanjut dia, hukuman tegas tersebut pantas dijatuhkan kepada pelaku keji kekerasan seksual terhadap belasan anak yang melanggar kemanusiaan.
Baca juga: Kemenag: Vonis mati Herry Wirawan agar kasus serupa tidak terulang
"Tetapi ini komitmen Indonesia yang harus tegas terutama orang yang sangat jahat, yang betul-betul mengerikan tindakan-tindakannya," ujar dia.
Sebelumnya, Rabu (4/1), Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan menolak gugatan kasasi Wirawan. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang menjatuhkan vonis di antaranya hukuman mati.
Baca juga: Kasus HW, hakim kasasi diminta perkuat putusan PT Bandung
Ia juga diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp331.527.186, serta memberikan akses pengasuhan alternatif bagi sembilan anak setelah mendapat izin dari keluarga para korban dan para anak korban kepada Pemprov Jawa Barat.
Kemudian, seluruh hasil rampasan harta kekayaannya juga akan digunakan untuk kebutuhan biaya pendidikan dan kelangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya hingga mereka dewasa atau menikah, telah berkekuatan hukum tetap.
Baca juga: LBHM nilai vonis mati Herry Wirawan tidak beri efek jera pelaku
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2023
