“Karena ini adalah bagian dari program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Tentunya TNI-Polri hadir untuk memastikan semua bisa berjalan dengan baik,” kata Sigit dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Hal ini disampaikan Sigit dalam Pengarahan Bersama Panglima TNI kepada Prajurit TNI dan Polri di Wilayah Papua.
Dalam pertemuan itu, Sigit mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam program pembangunan infrastruktur di Bumi Cenderawasih itu.
Hasil dari koordinasi itu, kata Sigit, bahwa peran TNI-Polri diperlukan guna memastikan seluruh kebijakan Presiden Jokowi untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua dapat berjalan dengan maksimal.
“Program prioritas di Papua, di antaranya pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian,” terangnya.
Baca juga: Polri masih kaji pembentukan empat polda baru di Papua
Baca juga: Anggota DPR: Polri tambah personel daerah rawan konflik di Papua
Selain itu, lanjut dia, TNI-Polri mengawal proyek strategis pemerintah di Papua, di antaranya pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) pengembangan bandara, beberapa program terkait pemekaran, penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua, dan Papua Barat.
Ia mengungkapkan strategi yang dilakukan Polri dalam mengawal kebijakan pemerataan pembangunan di Tanah Papua, yakni dengan pendekatan soft approach dan hard approach.
Sigit menjelaskan pendekatan soft approach atau pendekatan lunak dilakukan dengan memberikan edukasi, proses sosialisasi, peningkatan kualitas sektor pendidikan, dan sumber daya manusia (SDM) dengan harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Terjadi transfer knowledge yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua terkait dengan program pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan,” ujar Sigit.
Meski pendekatan secara lunak lebih didahulukan, ia memastikan kepada pihak-pihak yang berupaya menggagalkan kebijakan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat Papua akan ditindak tegas melalui pendekatan "hard approach" yang dilakukan jajaran TNI maupun Polri.
Dia menyebutkan ada beberapa kelompok yang biasa dikenal dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat yang mengakibatkan terhambatnya proses pembangunan di Papua.
“Tentunya kami harus melakukan langkah-langkah penindakan penegakan hukum di lapangan secara tegas dan terukur sehingga diharapkan semuanya bisa berjalan secara proporsional," kata Sigit.
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023
