Belum ada sejarah ada staf ahli yang membidangi pengembangan UMKM di Kementerian BUMNJakarta (ANTARA) - Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Loto Srinaita Ginting menyatakan pihaknya berkomitmen secara nyata mendorong UMKM naik kelas.
“Saya ditugaskan secara khusus oleh Pak Menteri BUMN mengemban amanah untuk mengurusi UMKM, dan belum ada sejarah ada staf ahli yang membidangi pengembangan UMKM di Kementerian BUMN. Ini adalah bentuk keberpihakan, bahwa pembinaan UMKM perlu dilakukan pendampingan, upaya terpadu secara bersama-sama,” ujar dia dalam peluncuran Program Talenta Wirausaha Bank Syariah Indonesia (BSI) 2023 di Gedung Smesco yang dipantau secara virtual, Jakarta, Kamis.
Baca juga: Totalitas dukung UMKM, 555 binaan BNI tembus platform PaDi BUMN
Dalam kesempatan tersebut, dia menyampaikan berbagai peluang yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku wirausaha melalui beragam program Kementerian BUMN.
Pertama adalah sumber pembiayaan atau sumber instrumen investasi baik dari bank maupun non bank.
Kedua ialah pembinaan UMKM naik kelas melalui Program Rumah BUMN. Saat ini, lanjutnya, ada 238 Rumah BUMN yang tersebar di seluruh Indonesia.
Selain Rumah BUMN, ada pula UMKM Center yang dikembangkan di beberapa daerah, 74 Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang diakomodasi Kementerian Koperasi dan UKM.
“Itu semua bisa jadi tempat sentra pembinaan bagi kita untuk dimanfaatkan, bisa juga jadi tempat nongkrong untuk bisa berbincang dengan teman-teman sesama wirausaha mengenai bisnis-bisnis yang berpotensi disinergikan,” ucapnya.
Ketiga, Kementerian BUMN bersama Kemenkop dan Kementerian Perindustrian mendukung kemitraan rantai pasok antara BUMN dengan UMKM. Melalui Program Business Matching, para pelaku UMKM bisa berperan sebagai vendor untuk menunjang bisnis perusahaan BUMN.
Selanjutnya ialah perluasan pasar bagi UMKM melalui Business Matching antara BUMN dengan UMKM dengan memanfaatkan platform Pasar Digital (PaDi) UMKM.
Saat ini, ada 92 BUMN dan anak BUMN yang sudah jadi anggota PaDi UMKM. Bahkan, ada UMKM yang telah menjadi vendor bagi 60 BUMN pasca masuk platform PaDi UMKM sejak tahun 2020.
“Kalau dulu sulit jadi vendor BUMN, tetapi melalui PaDi rupanya tak mustahil jadi vendor beberapa BUMN,” kata Loto.
Poin berikutnya ialah adanya fasilitasi pemasaran secara offline di Gedung Sarinah, Jakarta.
“Terakhir, pembukaan pasar dengan memanfaatkan infrastruktur publik yang dikelola oleh BUMN. Ada bandara, stasiun kereta api, rest area, pelabuhan. Nah, semua itu menurut Undang-Undang 30 persen minimal untuk UMKM (pemanfaatan infrastruktur publik) dan tarifnya maksimal 30 persen dari harga sewa usaha komersial,” ungkap dia.
Baca juga: Hutama Karya dorong UMKM naik kelas melalui Program PUMK
Baca juga: Kementerian BUMN: Transaksi PaDi UMKM Rp16,2 triliun per 30 November
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2023
