BKKBN: Tingginya stunting bukti nyata gizi anak yang belum merata

BKKBN: Tingginya stunting bukti nyata gizi anak yang belum merata

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti.

Pemenuhan gizi yang tidak merata, tampak jelas dari sebagian daerah yang memiliki angka stunting sangat tinggi, tetapi di bagian lain yang sudah lebih rendah dari angka 14 persen yang menjadi target nasional pada tahun 2024
Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan tingginya angka stunting yang kini menjadi 21,6 persen merupakan bukti nyata pemenuhan gizi anak yang belum merata.

“Memang kalau kita lihat Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) maupun Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), tampak bahwa gizi tidak merata,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo saat ditemui ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa pemenuhan gizi yang tidak merata, tampak jelas dari sebagian daerah yang memiliki angka stunting sangat tinggi, tetapi di bagian lain yang sudah lebih rendah dari angka 14 persen yang menjadi target nasional pada tahun 2024.

Tidak meratanya angka stunting tersebut, kata dia, disebabkan karena edukasi gizi yang masih rendah. Di beberapa daerah, terdapat keluarga yang memberikan air gula seperti teh bagi balita dibandingkan memberikan ASI eksklusif sampai anak berusia 6 bulan.

“Minuman seperti es teh itu anak-anak tidak mengerti bahwa teh mengganggu penyerapan protein dan vitamin. Saya kira banyak pola makan yang sangat penting untuk diubah pola pikirnya oleh keluarga kita,” katanya.

Dengan berbagai alasan di antaranya anak tidak mau disusui atau beranggapan anak jadi bernafsu makan besar jika diberikan gula. Di sisi lain, maraknya jajanan tidak sehat seperti mi instan dan cilok, dijadikan alternatif secara praktis untuk memenuhi gizi anak guna membuat anak kenyang.

Oleh karenanya, pada tahun 2023 pemerintah mulai menyerukan pentingnya pemberian protein hewani serta pemanfaatan pangan lokal seperti daun kelor, telur dan ikan serta pangan lokal lainnya supaya keluarga dapat mengolahnya menjadi makanan sehat untuk anak.

“Beli satu telur sehari itu Insya Allah tidak terjadi stunting. Ini kalau punya uang satu telur, malah dibelikan mi dan belum tentu dikasih telur. Lauknya kerupuk, itu lebih repot lagi,” katanya.

Kemudian Hasto menjelaskan meski pemerintah mulai memberikan intervensi spesifik seperti pemberian tablet tambah darah pada remaja dan ibu hamil, serta mendirikan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) untuk mencontohkan MPASI bagi anak, stunting merupakan masalah yang kompleks.

Sehingga cara mengatasi stunting di tiap daerah tidak bisa disamaratakan. Keparahannya juga berkolerasi erat dengan akses sanitasi dan air bersih, rumah yang tidak layak huni dan pola asuh yang belum diberikan secara tepat, bahkan dalam data terbaru audit kasus stunting diketahui Tuberkulosis (TBC) ikut memperlebar potensi stunting pada anak.

“Kalau saya melihat ini, masing-masing daerah punya spesifikasi masalahnya sendiri. Oleh karena itu, upaya kita harusnya melihat masalah lokal. Jadi tidak one fit for all, kebijakannya tidak bisa diratakan tetapi tergantung lokalitas di masing-masing karena pasti ada masalah khusus di wilayahnya sendiri sendiri,” demikian Hasto Wardoyo.

Baca juga: BKKBN ingatkan posyandu tak sepelekan ukuran, berat, tinggi badan anak

Baca juga: Penelitian SEANUTS II catat anak stunting dan anemia masih tinggi

Baca juga: BKKBN: Jateng masuk kasus "stunting" berprevalensi tinggi Indonesia

Baca juga: Menkes: Permasalahan gizi balita di Indonesia masih cukup tinggi


Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2023

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar