Saya kira soal mafia mungkin perlu kita teliti lebih jauh, tapi yang jelas kalau dari produk pertanian kita itu cukupJakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut akan mendalami apakah benar ada mafia beras yang menyebabkan harga beras meningkat di pasaran.
"Kalau masalah mafia harus didalami apa betul ada, saya akan minta pihak terkait untuk menyelidiki hal itu," kata Wapres Ma'ruf Amin di Jakarta, Rabu.
Wapres menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers seusai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian tahun 2023 Kementerian Pertanian dengan tema "Memperkuat Sektor Pertanian Sebagai Pengendali Inflasi Dalam Menghadapi Krisis Pangan Dunia".
Sebelumnya Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menyebut soal mafia beras dalam konferensi pers pada Jumat (20/1/2023). Buwas mengatakan para mafia memainkan harga beras Bulog sehingga menjadi mahal.
Seharusnya harga beras medium dari Bulog dijual Rp8.300 per kilogram ke pedagang tetapi pedagang malah mendapat harga yang lebih mahal. Buwas mengungkapkan bahkan para mafia beras tersebut berani mengadakan rapat di dekat kantor Perum Bulog.
"Saya kira soal mafia mungkin perlu kita teliti lebih jauh, tapi yang jelas kalau dari produk pertanian kita itu cukup. Hanya memang untuk istilah yang dilakukan itu untuk jaga-jaga saja kalau terjadi apa-apa. Sebenarnya itu cadangan, cadangan saja," tambah Wapres.
Untuk mengantisipasi ketersediaan beras di pasaran, Wapres menyebut pemerintah melakukan sejumlah tindakan.
"Kita masih surplus (beras) tahun 2022 ini, jadi tidak ada masalah. Soal harga beras naik itu yang pasti dampak dari krisis pangan global yang memang sekarang naik, oleh karena itu, BBM naik, jadi dampak-dampak itu tentu akan berpengaruh," ungkap Wapres.
Wapres juga meminta agar Kementan mendorong diversifikasi pangan lokal secara masif.
Baca juga: Wapres Ma'ruf minta Kementan tak hanya fokus pada surplus beras
Baca juga: Wapres tekankan pentingnya SDM unggul bagi estafet kepemimpinan bangsa
"Masyarakat Indonesia saat ini masih tergantung pada beras sebagai sumber makanan pokok. Kementerian Pertanian menargetkan konsumsi beras turun ke posisi 85 kg per kapita per tahun, ini data yang saya dapat, dari sekitar 92 kg per kapita pada 2020," tambah Wapres.
Selain mewujudkan swasembada beras tanpa impor, Wapres menyebut upaya menjaga ketahanan pangan perlu diikuti dengan penggalakan kembali program diversifikasi pangan, melalui pengembangan hulu-hilir pangan lokal.
"Saya lihat sudah mulai dikembangkan jagung, sorgum, sagu dan lain-lain. Bapak Presiden telah menegaskan hal ini, termasuk pada berbagai kesempatan saya mengingatkan agar percepatan program diversifikasi dan pengembangan pangan lokal ini didukung dengan riset," tegas Wapres.
Terkait pembiayaan petani terutama Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian, Wapres mengatakan, perlu terus dibangun sinergi dengan pihak bank, serta peningkatan pendampingan dan pembinaan petani agar lebih mudah mengakses sumber pembiayaan.
"Saya juga mengapresiasi atas capaian KUR yang selama ini dicapai Kementan, saya minta terus ditingkatkan," ucap Wapres.
Bagi para petani serta generasi muda, Wapres berpesan agar terus semangat dan bekerja keras meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.
"Petani masa kini harus melek teknologi dan selalu terbuka dengan inovasi baru, terus mau mempelajari hal-hal baru, berkolaborasi dalam kelompok tani dan berkorporasi. Kesejahteraan petani dapat kita wujudkan jika kita terus mampu bekerja bersama," tutur Wapres.
Apalagi Indonesia, menurut Wapres, mendapat anugerah kekayaan komoditas pertanian dari Tuhan.
"Ternyata kita diberikan banyak sekali komoditi yang tidak ada di negara lain. Mungkin saat menciptakan Indonesia, Allah SWT sedang tersenyum. Karena itu kalau kita berjuang dan terus bekerja kita tidak akan menghadapi krisis pangan meski di dunia terjadi krisis. Oleh karena itu mari membangun apa yang Allah berikan dengan segala yang kita miliki," jelas Wapres.
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
