KAHMI mengutuk keras Rasmus Paludan
Majelis Nasional KAHMI mengutuk keras Rasmus Paludan dan mengimbau umat Islam untuk menggalang solidaritas menyumpahinya karena dia telah berkali-kali melecehkan kesucian Al-Qur'an, kitab suci umat Islam.
Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengemukakan hal itu di Jakarta, Rabu, menyikapi pembakaran Al-Qur'an yang kemudian berlanjut di Belanda.
Selengkapnya klik di sini.
Sandiaga sebut pertemuan Prabowo-Gibran cairkan suasana
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengatakan bahwa pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai komunikasi politik yang mencairkan suasana jelang Pemilu 2024.
“Bagus sekali karena ini bagian dari komunikasi politik mendekati tahapan kontestasi demokrasi. Apa yang dilakukan Pak Prabowo sangat sejuk buat suasana yang semakin cair, dan itulah harapan seluruh masyarakat bahwa kontestasi demokrasi ini jangan buat kita terpolarisasi,” kata Sandiaga usai rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.
Selengkapnya klik di sini.
Wakil Ketua MPR: Kepemimpinan RI di ASEAN dapat wujudkan target
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengharapkan kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 dapat berjalan dengan baik sehingga mampu mewujudkan sejumlah target yang ditetapkan.
"Indonesia dalam memori kelembagaan ASEAN dikenal melalui rekam kepemimpinan yang baik, bagaimana pun kita sebagai sebuah kekuatan di kawasan pernah menjadi 'Macan Asia'. Kita berharap kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun ini bisa wujudkan sejumlah target yang ditetapkan," kata Lestari sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Selengkapnya klik di sini.
Ketua Umum Golkar: Hak diberikan ke rakyat tidak boleh diambil kembali
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan bahwa hak demokrasi yang diberikan kepada rakyat tidak boleh diambil kembali.
"Golkar komitmen dengan reformasi dan komitmen dengan hak demokrasi yang diberikan masyarakat. Hak yang sudah diberikan kepada masyarakat tidak boleh ditarik kembali," katanya saat membuka Rakornis di Jakarta, Rabu malam.
Selengkapnya klik di sini.
KSP minta pemda percepat penerbitan RDTR digital
Kantor Staf Presiden meminta pemerintah daerah mempercepat penerbitan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital agar persoalan tata ruang tidak lagi menghambat pertumbuhan investasi di daerah.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Albertien Enang Pirade dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengemukakan belum tuntasnya persoalan penataan perizinan lokasi atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di daerah, di antaranya karena tidak adanya RDTR.
Selengkapnya klik di sini.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2023
