Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Kasasi Lebanon Ghassan Oueidat menerbitkan sebuah dokumen yang berbunyi bahwa "semua pihak yang ditangkap dalam kasus ledakan pelabuhan akan dibebaskan dengan syarat pembatasan perjalanan mereka."
"Keputusan itu dilakukan pada saat penyidik, Tarek Bitar, menganggap dirinya diberi wewenang oleh JPU untuk mengambil langkah apa saja yang dianggapnya tepat," kata Oueidat.
Bitar pada Senin melanjutkan penyidikan kasus ledakan mematikan tersebut setelah terhenti selama 13 bulan lantaran perlawanan politik terhadap upayanya untuk menginterogasi sejumlah pejabat tinggi.
Baca juga: Mantan PM Lebanon gugat negara atas penyelidikan ledakan Beirut
Menurut sejumlah laporan media, Bitar justru memutuskan untuk menginterogasi Jaksa Agung Ghassan Oueidat.
Akan tetapi, Oueidat pada Selasa menyatakan dia menolak untuk dipanggil dengan alasan bahwa Bitar "tidak memiliki yurisdiksi."
"Ini akan menjadi satu langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peradilan Lebanon," kata salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada Anadolu.
Beirut diguncang ledakan dahsyat pada 4 Agustus 2020 yang menewaskan lebih dari 200 warga Lebanon dan melukai 6.500 orang lainnya.
Sekitar 50 ribu rumah rusak, dengan kisaran kerugian sebesar 15 miliar dolar AS (sekitar Rp224 triliun).
Sumber: Anadolu
Baca juga: Kuwait akan bangun kembali silo Lebanon yang hancur akibat ledakan
Baca juga: Prancis susun peta reformasi bagi Lebanon
Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2023
