ini langkah awal yang konkret dalam menerapkan kebijakan energi bersih di BaliDenpasar (ANTARA) - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta mengatakan bahwa Gubernur Wayan Koster telah mencanangkan penggunaan kendaraan listrik bagi aparat pemerintahan di lingkup Pemprov Bali mulai 2023.
"Pengadaannya (kendaraan listrik) sekitar 8 unit dulu, kemudian kita akan coba ini dengan model sewa, masih butuh hitung-hitungan karena anggaran," kata dia di Denpasar, Kamis.
Samsi menyebut sebetulnya target dari penggunaan kendaraan listrik di aparat pemerintahan pada tahun 2023 adalah 30 unit, namun Pemprov Bali masih harus membaca situasi keuangan daerah.
Setelah itu, kata dia, baru dapat ditentukan skema yang akan digunakan mulai dari sewa atau beli, dengan harapan tak hanya Pemprov Bali yang melakukan namun juga jajaran pemerintah kota dan kabupaten.
Baca juga: Huadian turut penuhi 40 persen kebutuhan listrik Bali selama KTT G20
Baca juga: HIPMI luncurkan gerakan nol karbon sambut G20 Bali
Sementara itu Gubernur Bali Wayan Koster yang turut hadir dalam peluncuran Rencana Aksi Daerah Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai itu mengatakan pemerintah harus menjadi contoh bagi masyarakat.
"Menurut saya, pemerintah harus jadi contoh. Aparat pemerintahan pusat, daerah, lembaga-lembaga negara di Bali harus menggunakan mobil atau sepeda motor listrik," tuturnya.
Menurut orang nomor satu di Pemprov Bali itu wajib kantor atau aparat pemerintahan menjadi contoh dan menunjukkan kelebihan-kelebihan kendaraan listrik, seperti biaya bahan bakar dan perawatan murah, hingga dampak baiknya bagi lingkungan.
"Kalau provinsi kita mau kerja sama dengan Perusda. Perusda yang membeli mobilnya, kita yang menyewa dan tiap tahun bayar," kata dia.
Baca juga: Bali jadi target pengembangan kendaraan listrik setelah Jakarta
Sementara itu Gubernur Bali Wayan Koster yang turut hadir dalam peluncuran Rencana Aksi Daerah Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai itu mengatakan pemerintah harus menjadi contoh bagi masyarakat.
"Menurut saya, pemerintah harus jadi contoh. Aparat pemerintahan pusat, daerah, lembaga-lembaga negara di Bali harus menggunakan mobil atau sepeda motor listrik," tuturnya.
Menurut orang nomor satu di Pemprov Bali itu wajib kantor atau aparat pemerintahan menjadi contoh dan menunjukkan kelebihan-kelebihan kendaraan listrik, seperti biaya bahan bakar dan perawatan murah, hingga dampak baiknya bagi lingkungan.
"Kalau provinsi kita mau kerja sama dengan Perusda. Perusda yang membeli mobilnya, kita yang menyewa dan tiap tahun bayar," kata dia.
Baca juga: Bali jadi target pengembangan kendaraan listrik setelah Jakarta
Baca juga: Impresi menumpang bus listrik berbagai rute menuju KTT G20 Bali
Ia menjelaskan, kendaraan listrik tersebut dapat dibeli Perusda melalui kerja sama dengan BPD Bali dari segi permodalan dengan biaya cicilannya dari APBD Provinsi Bali.
"Kan enak sekian ribu pegawai kita ajak dorong kan lebih konkret, beberapa yang mobil beberapa yang sepeda motor. Ini supaya bisnis rangkaian itu ya lokal penjualnya Bali dan pembelinya orang-orang Bali," kata dia.
Koster meyakini dengan salah satu contoh yaitu penggunaan kendaraan listrik bagi aparat pemerintahan, maka upaya percepatan menuju Bali nol emisi 2024 dapat terlaksana.
"Ini langkah awal yang konkret dalam menerapkan kebijakan energi bersih di Bali khususnya di hilir sesuai kebijakan dan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang tujuan utamanya menjaga keharmonisan dan keseimbangan alam manusia dan kebudayaan," tuturnya.
Baca juga: PLN layani pengisian baterai kendaraan listrik G20 selama 24 jam
Ia menjelaskan, kendaraan listrik tersebut dapat dibeli Perusda melalui kerja sama dengan BPD Bali dari segi permodalan dengan biaya cicilannya dari APBD Provinsi Bali.
"Kan enak sekian ribu pegawai kita ajak dorong kan lebih konkret, beberapa yang mobil beberapa yang sepeda motor. Ini supaya bisnis rangkaian itu ya lokal penjualnya Bali dan pembelinya orang-orang Bali," kata dia.
Koster meyakini dengan salah satu contoh yaitu penggunaan kendaraan listrik bagi aparat pemerintahan, maka upaya percepatan menuju Bali nol emisi 2024 dapat terlaksana.
"Ini langkah awal yang konkret dalam menerapkan kebijakan energi bersih di Bali khususnya di hilir sesuai kebijakan dan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang tujuan utamanya menjaga keharmonisan dan keseimbangan alam manusia dan kebudayaan," tuturnya.
Baca juga: PLN layani pengisian baterai kendaraan listrik G20 selama 24 jam
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2023
