Ketika ditemui usai acara “Kick Off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023” di Bundaran HI, Jakarta pada Minggu, Yuyun mengatakan bahwa dia menilai ASEAN belum menggunakan semua mekanisme atau cara yang ada untuk menyediakan ruang dialog.
“ASEAN harus menggunakan semua cara untuk membuat Tatmadaw atau SSC (Dewan Tertinggi Negara) ini mau berdialog, baru kemudian masyarakat di dalamnya mau berdialog.. karena selama ini aktor utama, yaitu otoritas Myanmar itu, tidak mau dialog. Jadi kan susah,” kata Yuyun, merujuk pada sebutan untuk Angkatan Bersenjata Myanmar.
Padahal, upaya untuk membangun dialog di antara semua pemangku kepentingan adalah salah satu poin dalam Konsensus Lima Poin (5PC) yang disepakati para pemimpin ASEAN untuk membantu penyelesaian krisis, yang dipicu oleh kudeta yang dilakukan oleh militer terhadap pemerintahan terpilih Myanmar pada Februari 2021.
Baca juga: Presiden: Indonesia konsisten Konsensus Lima Poin Myanmar dijalankan
Meskipun ASEAN telah mengecualikan kehadiran pemimpin junta atau perwakilan politis Myanmar dalam setiap pertemuannya guna memprotes krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar, Yuyun berpendapat langkah itu saja tidak cukup.
“Karena hadir atau tidaknya kepala negara (Myanmar) dalam KTT ASEAN, setiap hari tetap ada saja orang terbunuh di Myanmar. Sampai kapan kita mau menunggu sementara situasi HAM di Myanmar terus memburuk karena tidak ada yang bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran yang terjadi,” ujar dia.
Untuk itu, Yuyun mendorong ASEAN untuk menggunakan mekanisme HAM yang selama ini belum dilibatkan dalam penyelesaian isu Myanmar serta memberlakukan tekanan terhadap ekonomi Myanmar.
Meskipun ASEAN tidak memiliki mekanisme sanksi, tetapi Yuyun yakin ASEAN bisa menemukan suatu cara untuk memberikan tekanan ekonomi yang akan memaksa junta untuk mau berdialog dalam rangka menyelesaikan krisis di Myanmar.
Baca juga: Menlu RI: ASEAN tetap mengacu pada konsensus untuk bantu Myanmar
Myanmar dilanda krisis kemanusiaan sejak junta militer menggulingkan pemerintah sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi.
Kelompok masyarakat sipil terus menyuarakan keprihatinannya mengenai upaya penyelesaian masalah Myanmar, yang dinilai tidak terlalu signifikan di bawah keketuaan Brunei Darussalam pada 2021 dan dilanjutkan pada masa keketuaan Kamboja pada 2022.
Junta Myanmar dilaporkan telah membunuh sekitar 2.500 orang serta menangkap dan menahan 13 ribu orang yang menentang militer.
“Kita bisa mengatakan bahwa kekerasan yang terjadi di Myanmar adalah pelanggaran HAM karena dilakukan oleh pemerintah, kemudian komisi HAM di sana dianggap kurang melakukan banyak hal. Jadi kami sangat khawatir,” tutur Yuyun.
Baca juga: Dirjen Kemlu: isu Myanmar mendesak untuk segera diselesaikan ASEAN
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2023
