"Ini juga bertujuan agar pergerakan mereka yang memiliki niat buruk, perencanaan, perekrutan hingga penggalangan dana masyarakat untuk kepentingan yang melanggar hukum bisa ditindak," kata Kepala BNPT Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Boy Rafli Amar di Jakarta, Senin.
Baca juga: BNPT: Butuh pengawasan ekstra terhadap eks narapidana terorisme
Komjen Boy mengatakan untuk mengungkap aliran dana, proses perekrutan hingga penggalangan dana tersebut peran kepolisian dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sangat dibutuhkan.
"Peran sejumlah stakeholder ini kita butuhkan sekali dalam mendalami berbagai informasi yang memungkinkan adanya penyimpangan penyalahgunaan, termasuk berkaitan dengan masalah pendanaan," jelas Kepala BNPT.
Sebagai institusi yang melakukan kegiatan pencegahan tindak pidana terorisme, BNPT terus menguatkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Selain menguatkan kerja sama dengan berbagai pihak, BNPT juga terus menggencarkan lima vaksin kebangsaan. Lima vaksin kebangsaan yang dimaksud ialah transformasi wawasan kebangsaan, revitalisasi nilai-nilai Pancasila, moderasi beragama, pelestarian akar budaya bangsa dan transformasi pembangunan kesejahteraan.
Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri tersebut menyakini kelima vaksin yang diimplementasikan melalui berbagai kegiatan itu dapat mempersempit penyebarluasan paham atau ideologi terorisme.
Ia mencontohkan transformasi pembangunan kesejahteraan yang digagas BNPT dengan melibatkan eks narapidana kasus terorisme dan penyintas mampu memberikan dampak positif.
Baca juga: BNPT: Penyelenggaran ajang internasional butuh antisipasi dini
Baca juga: BNPT yakini vaksin kebangsaan mampu mereduksi penyebaran intoleransi
Baca juga: BNPT pelajari cara Arab Saudi sadarkan teroris
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2023
