Jumlah peserta JKN di Provinsi Jambi yang terdapat di BPJS Kesehatan meningkat dari tahun ke tahunnyaJambi (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Jambi telah menjalin kerja sama dengan 168 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 22 rumah sakit yang tersebar di lima kabupaten/kota di Provinsi Jambi per 1 Januari 2023.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi Sri Widyastuti, usai mengikuti diskusi publik 10 tahun Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara Zoom Webinar di Jambi, Senin, mengatakan untuk wilayah kerja BPJS Kesehatan Jambi mencakup lima Kabupaten/Kota yang terdiri atas Kota Jambi, Kabupaten Muarojambi, Batang Hari, Tanjungjabung Barat dan Tanjungjabung Timur.
Adapun capaian kepesertaan atau progres pencapaian Universal Health Coverage (UHC) sampai dengan 1 Januari 2023 untuk wilayah kerja BPJS Kesehatan Jambi yakni mencapai 1.676.394 peserta atau 87,83 persen.
Rinciannya di Kota Jambi jumlah kepesertaan JKN ada sebanyak 611.175 orang, Muarojambi 337.075, Tanjungjabung Barat (269.922), Tanjungjabung Timur (176.626) dan Kabupaten Batang Hari terdapat 281.596 peserta.
"Jumlah peserta JKN di Provinsi Jambi yang terdapat di BPJS Kesehatan meningkat dari tahun ke tahunnya, hal ini menunjukkan perkembangan kepersertaan JKN terus meningkat di daerah khususnya Jambi," kata Sri Widyastuti.
Baca juga: BPJS Kesehatan Jambi tambah 68.311 peserta JKN-KIS selama 2021
Baca juga: Pers diminta dorong peserta BPJS Kesehatan patuh bayar premi
Sementara itu sepanjang hampir 10 tahun berjalan, kehadiran BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program JKN telah merevolusi sistem layanan kesehatan Indonesia karena tidak hanya menyatukan berbagai skema asuransi jaminan kesehatan sosial di Indonesia yang sebelumnya terkotak-kotak.
BPJS Kesehatan juga menciptakan ekosistem JKN yang kuat dan saling bergantung satu sama lain dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) bagi penduduk Indonesia.
"Hampir satu dekade, Program JKN telah berkembang menjadi program strategis yang memiliki kontribusi besar dan mampu membuka akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Banyak negara sangat tertarik kepada BPJS Kesehatan sebagai sebuah program gotong royong berkonsep 'single payer', ini sulit ditemukan di negara-negara lain," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam acara Diskusi Publik Outlook 2023 secara daring.
Dia memaparkan, kepesertaan JKN melonjak pesat dari 133,4 juta jiwa pada tahun 2014 menjadi 248,7 juta jiwa pada 2022, artinya saat ini lebih dari 90 persen penduduk Indonesia telah terjamin Program JKN, khusus untuk peserta JKN dari segmen non Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang mencakup Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja, pada 2014 berjumlah 38,2 juta jiwa, 2022 angka tersebut naik tajam menjadi 96,9 juta jiwa.
Dalam kurun waktu hampir 10 tahun, penerimaan iuran JKN juga mengalami peningkatan menjadi lebih dari Rp100 triliun dari 2014 sebesar Rp 40,7 triliun menjadi Rp144 triliun pada 2022 dan dengan bertumbuhnya cakupan kepesertaan JKN angka pemanfaatan pelayanan kesehatan pun turut meningkat dari 92,3 juta pemanfaatan pada 2014 jadi 502,8 juta pemanfaatan pada 2022.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga giat mengusung program promotif preventif, termasuk melalui skrining kesehatan dan langkah ini dilakukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari penyakit tertentu, pada 2022 tercatat sebanyak 15,2 juta peserta JKN telah memanfaatkan layanan skrining BPJS Kesehatan, mulai dari skrining riwayat kesehatan, skrining diabetes melitus, skrining kanker serviks, dan skrining payudara.
Kemudian Ghufron menegaskan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program JKN sudah matang menjalankan tugasnya, pelaksanaan JKN selama ini sudah 'on the right track', bahkan ada perbaikan terus menerus yang nyata dan untuk menciptakan ekosistem JKN yang sehat, semua pihak harus mengoptimalkan kerja sama sesuai dengan peran, kewenangan, dan tanggung jawabnya masing-masing.
"Sebagai single payer institution, kemandirian lembaga BPJS Kesehatan perlu dijaga bersama agar terhindar dari intervensi manapun supaya hal-hal baik yang sudah dirasakan manfaatnya bagi Indonesia ini, bisa terus berkelanjutan. Program jaminan sosial ini satu-satunya bentuk gotong royong bangsa yang nyata dirasakan masyarakat luas dan terasa sekali negara hadir di dalamnya," kata Ghufron Mukti.
Baca juga: BPJS Kesehatan sebut PBI paling banyak manfaatkan layanan kesehatan
Baca juga: BPJS : Cakupan kepesertaan JKN Sumbar baru 87,96 persen
Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2023
